e-Rekap Butuh Restu Parlemen
Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk memastikan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum benar-benar menerapkan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Dukungan parlemen dibutuhkan lantaran regulasi yang ada sekarang belum secara tegas mengatur tentang e-Rekap.
"Menurut saua kalau baca (undang-undang) pelan-pelan belum terang (mengatur e-Rekap)," kata Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2019.
Hadar mengacu pada pasal 111 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Beleid itu disebut oleh Komisioner KPU Viryan Azis sebagai dasar hukum penerapan e-Rekap.
Pasal 111 ayat (1) berbunyi mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU
Baca juga: e-Rekap Disebut Cocok Diterapkan di Indonesia
Akan tetapi, menurut Hadar, pasal tersebut hanya menyebut soal penghitungan suara secara elektronik. KPU harus benar-benar memastikan apakah frasa 'penghitungan secara elektronik' itu bisa dimaknai sebagai rekapitulasi suara.
"Pasal itu berdiri sendiri saja, tapi kemudian di pasal-pasal lain terkait dengan hitung dan rekapitulasi suara semua masih cara-cara manual. Nah jadi, kalau menurut saya pribadi ini (e-Rekap) masih belum clear legal frameworknya," tutur Hadar.
Lebih lanjut, Hadar mengatakan sebaiknya KPU harus memastikan dulu dukungan dari parlemen dan pemangku kepentinhan lain, jika ingin tetap menjalankan e-Rekap hanya bermodalkan PKPU tanpa mengubah perundang-undangan di atasnya.
"Pastikan dukungan DPR itu kuat. Ini adalah jalur penting juga yang harus kita pastikan," ujarnya.
Baca juga: KPU Bakal Bawa Usulan e-Rekap Pilkada ke DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius mempertimbangkan rencana penerepan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. KPU akan membawa wacana itu ke DPR.
"Kami, Senin, 8 Juli 2019 akan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, kami akan menyampaikan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) sebagai hasil resmi," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Menurut saua kalau baca (undang-undang) pelan-pelan belum terang (mengatur e-Rekap)," kata Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2019.
Hadar mengacu pada pasal 111 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Beleid itu disebut oleh Komisioner KPU Viryan Azis sebagai dasar hukum penerapan e-Rekap.
Pasal 111 ayat (1) berbunyi mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU
Baca juga: e-Rekap Disebut Cocok Diterapkan di Indonesia
Akan tetapi, menurut Hadar, pasal tersebut hanya menyebut soal penghitungan suara secara elektronik. KPU harus benar-benar memastikan apakah frasa 'penghitungan secara elektronik' itu bisa dimaknai sebagai rekapitulasi suara.
"Pasal itu berdiri sendiri saja, tapi kemudian di pasal-pasal lain terkait dengan hitung dan rekapitulasi suara semua masih cara-cara manual. Nah jadi, kalau menurut saya pribadi ini (e-Rekap) masih belum clear legal frameworknya," tutur Hadar.
Lebih lanjut, Hadar mengatakan sebaiknya KPU harus memastikan dulu dukungan dari parlemen dan pemangku kepentinhan lain, jika ingin tetap menjalankan e-Rekap hanya bermodalkan PKPU tanpa mengubah perundang-undangan di atasnya.
"Pastikan dukungan DPR itu kuat. Ini adalah jalur penting juga yang harus kita pastikan," ujarnya.
Baca juga: KPU Bakal Bawa Usulan e-Rekap Pilkada ke DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius mempertimbangkan rencana penerepan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. KPU akan membawa wacana itu ke DPR.
"Kami, Senin, 8 Juli 2019 akan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, kami akan menyampaikan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) sebagai hasil resmi," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
