e-Rekap Disebut Cocok Diterapkan di Indonesia
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Kelapa Gading, Jakarta. (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)
Jakarta: Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mendukung wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerapkan sistem rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Penerapan e-Rekap dianggap yang paling cocok dengan pemilu di Indonesia.
"Memang, pilihanya untuk Indonesia yang lebih tepat bukan e-Voting, bukan e-Counting, tetapi E-rekap," kata Hadar di Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2019.
Hadar menilai penerapan e-Voting dan e-Counting belum tepat dilaksanakan di Indonesia. Sebab infrastruktur dalam negeri belum siap untuk menyelenggarakan pemilu yang seluruhnya berbasis IT.
Selain akan menelan biaya yang tinggi, penerapan e-Voting dikhawatirkan malah akan membingungkan masyarakat. Sebaliknya, dia menilai sistem pemungutan suara manual yang selama ini diterapkan di Indonesia justru patut dipertahankan.
"Proses di TPS, di mana orang ramai-ramai datang, melihat, menghitung, itu justru proses yang bagus dan harus kita pertahankan, di mana di negara lain itu tak ada. Bagi kita itu event yang penting, sehingga orang bisa merasakan betul, pemilu itu khususnya proses di TPS seperti apa," ujarnya.
Baca juga: Penerapan e-Rekap Diusulkan Bertahap
Berbeda dengan e-Voting, Hadar menyebut e-Rekap justru tepat diterapkan lantaran salah satu problem utama pemilu di Indonesia adalah jarak waktu yang terlalu lama antara pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu. Jeda yang terlalu lama ini memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan mengganggu proses tahapan yang sedang berjalan.
"Apalagi kalau kemudian kompetisi dan cara berpolitiknya seperti model pilpres kemarin, segala macam upaya dilakukan mulai dari berita bohong segala macam" ujarnya.
Hadar yakin metode e-Rekap dapat menyederhanakan proses rekapitulasi suara sehingga hasil pemilu bisa diketahui lebih cepat. Metode itu juga dianggap mampu meminimisasi potensi manipulasi suara.
"Dengan e-Rekap, ruang (manipulasi) itu jadi sangat sulit. Bahkan hampir tak mungkin dilakukan kalau memang sistem yang dibangun ini betul-betul dirancang dengan baik, dan tetap bisa dikontrol oleh publik," ujar eks Komisioner KPU periode 2012-2017 itu.
Namun demikian, Hadar meminta KPU untuk betul-betul mempersiapkan e-Rekap dengan sangat matang. Terutama menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem yang baru ini sedari awal.
"Harus ada kepercaayaan dari publik dan pemangku kepentingan. Kalau tidak ya percuma, padahal sistemnya sudah bagus. Jadi memang harus dipersiapkan melalui suatu proses yang memang bisa membangun kepercayaan publik," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Memang, pilihanya untuk Indonesia yang lebih tepat bukan e-Voting, bukan e-Counting, tetapi E-rekap," kata Hadar di Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2019.
Hadar menilai penerapan e-Voting dan e-Counting belum tepat dilaksanakan di Indonesia. Sebab infrastruktur dalam negeri belum siap untuk menyelenggarakan pemilu yang seluruhnya berbasis IT.
Selain akan menelan biaya yang tinggi, penerapan e-Voting dikhawatirkan malah akan membingungkan masyarakat. Sebaliknya, dia menilai sistem pemungutan suara manual yang selama ini diterapkan di Indonesia justru patut dipertahankan.
"Proses di TPS, di mana orang ramai-ramai datang, melihat, menghitung, itu justru proses yang bagus dan harus kita pertahankan, di mana di negara lain itu tak ada. Bagi kita itu event yang penting, sehingga orang bisa merasakan betul, pemilu itu khususnya proses di TPS seperti apa," ujarnya.
Baca juga: Penerapan e-Rekap Diusulkan Bertahap
Berbeda dengan e-Voting, Hadar menyebut e-Rekap justru tepat diterapkan lantaran salah satu problem utama pemilu di Indonesia adalah jarak waktu yang terlalu lama antara pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu. Jeda yang terlalu lama ini memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan mengganggu proses tahapan yang sedang berjalan.
"Apalagi kalau kemudian kompetisi dan cara berpolitiknya seperti model pilpres kemarin, segala macam upaya dilakukan mulai dari berita bohong segala macam" ujarnya.
Hadar yakin metode e-Rekap dapat menyederhanakan proses rekapitulasi suara sehingga hasil pemilu bisa diketahui lebih cepat. Metode itu juga dianggap mampu meminimisasi potensi manipulasi suara.
"Dengan e-Rekap, ruang (manipulasi) itu jadi sangat sulit. Bahkan hampir tak mungkin dilakukan kalau memang sistem yang dibangun ini betul-betul dirancang dengan baik, dan tetap bisa dikontrol oleh publik," ujar eks Komisioner KPU periode 2012-2017 itu.
Namun demikian, Hadar meminta KPU untuk betul-betul mempersiapkan e-Rekap dengan sangat matang. Terutama menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem yang baru ini sedari awal.
"Harus ada kepercaayaan dari publik dan pemangku kepentingan. Kalau tidak ya percuma, padahal sistemnya sudah bagus. Jadi memang harus dipersiapkan melalui suatu proses yang memang bisa membangun kepercayaan publik," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
