Jakarta: Kelelahan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada 17 April 2019 jadi sorotan. Kondisi penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 ini bahkan hingga menimbulkan belasan korban jiwa. 

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan perlu evaluasi mendalam, utamanya pada saat proses rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Tak hanya pemilihan presiden, petugas KPPS juga perlu teliti menghitung hasil pencoblosan kandidat calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

"Memang sudah kami niatkan evaluasi, kita harus buat pemilu ini prosesnya lebih sederhana sehingga kerja petugas KPPS tidak berlebihan," kata Hadar ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu, 21 April 2019. 

Hadar yang menjadi pemilih di TPS kawasan Patra Kuningan Jakarta juga merasakan tingkat penugasan yang berat dilakukan petugas KPPS. Penghitungan surat suara baru selesai pukul 03.30 WIB sejak dimulai pada pukul 07.00 WIB di hari sebelumnya.

"Cara menghitungnya kemudian isi formulirnya banyak sekali. Saya pantau di Jakarta sampai 03.40 WIB di Patra Kuningan. Bayangkan di TPS lain, TPS saya saja hampir semua petugasnya sarjana," ungkapnya. 

Tugas berat terutama diemban petugas KPPS nomor tiga dan empat. Mereka perlu mencatat satu persatu data pemilih agar tak salah memberikan surat suara. Belum lagi tekanan dari masyarakat dan para pemantau pemilu. 

"Itu yang bikin mereka (petugas KPPS) stres, kalau salah juga mereka takut di undang-undang itu pidana semua loh, harus bayar denda sekian dan penjara sekian lama, pusing mereka begitu-begituan," paparnya. 

Lebih lanjut, persoalan antrean pemilih dan proses rekapitulasi suara perlu direvitalisasi dengan pendekatan teknologi. Tingkat kesalahan dan tanggung jawab petugas KPPS sedikitnya bisa berkurang. 

"Salah satu cara kita lakukan pendekatan teknologi. Ada waktu lima tahun ke depan misalnya ada alat yang kemudian sidik jari dia pasang, kemudian keluar datanya, kemudian dia milih, kalau coba lagi di TPS lain enggak bisa," kata mantan Komisioner KPU ini. 

Formulir C1 yang kerap menjadi polemik juga bisa digantikan dengan lembaran elektronik agar proses rekapitulasi akhir bisa segera diperoleh. Upaya ini dinilai perlu dilakukan mencegah klaim sepihak yang berpotensi memecah belah masyarakat. 

"Buat saja satu hasil dan kemudian di-scan atau dimasukan petugas TPS dan itu menjadi hasil kita. Bisa lihat dan protes kalau berbeda, nanti saksinya tanda tangan secara elektronik sign dan akhirnya kita tidak perlu menunggu sampai 35 hari hingga 22 Mei 2019 seperti saat ini," kata Hadar.  

Menurut Hadar, evaluasi mendalam ini perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang. Sehingga, upaya perbaikan pemilu di periode mendatang memiliki dasar yang jelas. 

"Penggunaan teknologi juga menurut saya tidak perlu semua, cara mentabulasi saja. Pemilu di kita ini bagus banget dengan suasana transparan dan rileks yang tetap dipertahankan. Kalau kita bisa hitung cepat enggak mungkin ada caleg yang merasa saya menang dan saya menang, karena sudah terjawab langsung," pungkasnya. 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((HUS))