Mahfud MD: Tudingan Kecurangan Pemilu Ritual Politik
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD--MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tak heran tudingan kecurangan pascapemungutan suara Pemilu 2019. Pasalnya tudingan itu selalu muncul pada setiap pelaksanaan pemilu.
"Tudingan (kecurangan) selalu ada. Ritualnya memang seperti itu," kata Mahfud di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, 24 April 2019.
Mahfud mengatakan tuduhan kecurangan akan terus menyerang KPU hingga pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei mendatang. Setelah itu, dia memprediksi tuduhan kecurangan akan berbalik menyerang Mahkamah Konstitusi (MK) ketika hasil pemilu disengketakan.
"Lihat saja nanti. Tuduhan hakim MK disuap lah, dia berpihak sama ini lah, itu nanti akan muncul. Pengalaman saya bertahun-tahun begitu. Itu ritual politik," ujar Mahfud.
Mahfud sendiri tak melihat ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dia menyarankan kepada semua pihak yang merasa tak puas dengan penghitungan KPU untuk saling beradu data.
Baca: KPU: Human Error Bukan Kecurangan
Lebih jauh, Mahfud juga berpesan agar masyarakat tenang dan berhenti menyebarkan hoaks terkait penyelenggaraan pemilu. Dia meminta pelaksanaan pemilu yang telah menguras energi bangsa Indonesia tak dikotori oleh hoaks.
"Jadi jangan bertindak sendiri-sendiri dan jangan kembangkan terus hoaks yang seakan-akan di sini ada rekayasa," tuturnya.
Namun begitu, Mahfud tak mempermasalahkan usulan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ingin membentuk panitia khusus (pansus) Pemilu 2019. Selama tidak mengganggu kinerja dan independensi penyelenggara pemilu.
"Silakan aja. Itu kan haknya DPR. DPR boleh saja membuat pansus apapun. Mereka biar rapat sendiri di antara mereka, kita tidak bisa menghalangi oranf yang mau mencari kebenaran biar tambah yakin," tuturnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilu untuk menginvestigasi dugaan kecurangan Pemilu 2019.
"Saya akan mengusulkan (dibentuk pansus), meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan," kata Fadli Zon, di ruangan kerjanya, di Lantai 3 Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
Dikatakan politikus Gerindra itu, kecurangan yang terjadi cukup masif. Tidak hanya pasca pemungutan suara, kecurangan bahkan sudah terlihat sebelum pemilu dimulai.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Tudingan (kecurangan) selalu ada. Ritualnya memang seperti itu," kata Mahfud di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, 24 April 2019.
Mahfud mengatakan tuduhan kecurangan akan terus menyerang KPU hingga pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei mendatang. Setelah itu, dia memprediksi tuduhan kecurangan akan berbalik menyerang Mahkamah Konstitusi (MK) ketika hasil pemilu disengketakan.
"Lihat saja nanti. Tuduhan hakim MK disuap lah, dia berpihak sama ini lah, itu nanti akan muncul. Pengalaman saya bertahun-tahun begitu. Itu ritual politik," ujar Mahfud.
Mahfud sendiri tak melihat ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dia menyarankan kepada semua pihak yang merasa tak puas dengan penghitungan KPU untuk saling beradu data.
Baca: KPU: Human Error Bukan Kecurangan
Lebih jauh, Mahfud juga berpesan agar masyarakat tenang dan berhenti menyebarkan hoaks terkait penyelenggaraan pemilu. Dia meminta pelaksanaan pemilu yang telah menguras energi bangsa Indonesia tak dikotori oleh hoaks.
"Jadi jangan bertindak sendiri-sendiri dan jangan kembangkan terus hoaks yang seakan-akan di sini ada rekayasa," tuturnya.
Namun begitu, Mahfud tak mempermasalahkan usulan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ingin membentuk panitia khusus (pansus) Pemilu 2019. Selama tidak mengganggu kinerja dan independensi penyelenggara pemilu.
"Silakan aja. Itu kan haknya DPR. DPR boleh saja membuat pansus apapun. Mereka biar rapat sendiri di antara mereka, kita tidak bisa menghalangi oranf yang mau mencari kebenaran biar tambah yakin," tuturnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilu untuk menginvestigasi dugaan kecurangan Pemilu 2019.
"Saya akan mengusulkan (dibentuk pansus), meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan," kata Fadli Zon, di ruangan kerjanya, di Lantai 3 Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
Dikatakan politikus Gerindra itu, kecurangan yang terjadi cukup masif. Tidak hanya pasca pemungutan suara, kecurangan bahkan sudah terlihat sebelum pemilu dimulai.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
