PAN Minta Demokrat Tak Buat Kegaduhan Politik
Juru debat BPN Prabowo-Sandiaga Saleh Partaonan Daulay. MI/Bary Fathahilah.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta ketegasan sikap politik Partai Demokrat. Demokrat seharusnya tak sungkan mengutarakan keluar dari koalisi Prabowo-Sandi bukan dengan melontarkan pernyataan yang membuat gaduh.
"Sebaiknya, Demokrat dipersilakan mengambil posisi dan pilihan politik sendiri. Tidak perlu juga memberikan pernyataan yang tidak menyejukkan. Apalagi membuat yang lain merasa tidak enak," kata Saleh di Jakarta, Senin 10 Juni 2019.
Kata Saleh, Koalisi Prabowo-Sandi tidak akan menahan-nahan Demokrat. Partai berlambang mercy itu dibebaskan menetukan sikap politiknya pascapilpres berakhir.
“Itu sah-sah saja. Itu hak partai Demokrat. Koalisi didasarkan atas kesadaran dan kerelaan semua pihak. Tidak ada paksaan sedikit pun. Dulu mereka juga gabung atas keinginan sendiri. Nah, sekarang kalau mau pisah, itu juga boleh atas keinginan sendiri," tutur Saleh.
Dengan catatan kata Saleh, Demokrat menyelesaikan masalahnya sebelum hengkang dari koalisi Prabowo-Sandi. Jangan sampai, kehadiran Demokrat di koalisi Jokowi-Ma'ruf membawa masalah baru.
"Saya kira Demokrat memiliki masalah tersendiri dengan Prabowo-Sandi. Jika itu betul, sebaiknya disampaikan langsung, tidak perlu diumbar di publik. Kalau diumbar, orang pasti akan menduga ada manuver tertentu untuk mendapatkan sesuatu," ucap Saleh.
Saleh menduga pernyataan Demokrat ingin koalisi pilpres dibubarkan adalah cara halus bergabung ke kubu Jokowi. Menurutnya, sudah ada tawaran yang lebih baik kepada Partai Demokrat.
"Itu pendapat sepihak partai Demokrat. Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi. Atau mungkin mereka mau keluar karena ada tawaran yang lebih baik," kata Saleh.
Menurut Saleh, Partai Demokrat butuh bergabung dengan koalisi yang lebih menjamin masa depan partai. Cuitan Rachland itu indikasi petinggi Demokrat ingin partai segera menentukan sikap.
“Nada-nada seperti ini kelihatannya banyak disampaikan oleh para pengurus demokrat. Tentu ada target dan sasaran yang mau dicapai," ujar Rachland.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi mereka. Langkah itu dinilai bisa mencegah benturan di masyarakat.
'Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) adalah gugatan pasangan capres. Tak melibatkan peran partai. Saya usul, Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,' tulis Rachland melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, Minggu, 9 Juni 2019.
Rachland kembali mencuit. Ia menyarankan capres petahana Jokowi melakukan hal serupa. Ia menilai langkah itu bakal mengurai ketegangan di akar rumput.
'Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,' ujar Rachland.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Sebaiknya, Demokrat dipersilakan mengambil posisi dan pilihan politik sendiri. Tidak perlu juga memberikan pernyataan yang tidak menyejukkan. Apalagi membuat yang lain merasa tidak enak," kata Saleh di Jakarta, Senin 10 Juni 2019.
Kata Saleh, Koalisi Prabowo-Sandi tidak akan menahan-nahan Demokrat. Partai berlambang mercy itu dibebaskan menetukan sikap politiknya pascapilpres berakhir.
“Itu sah-sah saja. Itu hak partai Demokrat. Koalisi didasarkan atas kesadaran dan kerelaan semua pihak. Tidak ada paksaan sedikit pun. Dulu mereka juga gabung atas keinginan sendiri. Nah, sekarang kalau mau pisah, itu juga boleh atas keinginan sendiri," tutur Saleh.
Dengan catatan kata Saleh, Demokrat menyelesaikan masalahnya sebelum hengkang dari koalisi Prabowo-Sandi. Jangan sampai, kehadiran Demokrat di koalisi Jokowi-Ma'ruf membawa masalah baru.
"Saya kira Demokrat memiliki masalah tersendiri dengan Prabowo-Sandi. Jika itu betul, sebaiknya disampaikan langsung, tidak perlu diumbar di publik. Kalau diumbar, orang pasti akan menduga ada manuver tertentu untuk mendapatkan sesuatu," ucap Saleh.
Saleh menduga pernyataan Demokrat ingin koalisi pilpres dibubarkan adalah cara halus bergabung ke kubu Jokowi. Menurutnya, sudah ada tawaran yang lebih baik kepada Partai Demokrat.
"Itu pendapat sepihak partai Demokrat. Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi. Atau mungkin mereka mau keluar karena ada tawaran yang lebih baik," kata Saleh.
Menurut Saleh, Partai Demokrat butuh bergabung dengan koalisi yang lebih menjamin masa depan partai. Cuitan Rachland itu indikasi petinggi Demokrat ingin partai segera menentukan sikap.
“Nada-nada seperti ini kelihatannya banyak disampaikan oleh para pengurus demokrat. Tentu ada target dan sasaran yang mau dicapai," ujar Rachland.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi mereka. Langkah itu dinilai bisa mencegah benturan di masyarakat.
'Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) adalah gugatan pasangan capres. Tak melibatkan peran partai. Saya usul, Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,' tulis Rachland melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, Minggu, 9 Juni 2019.
Rachland kembali mencuit. Ia menyarankan capres petahana Jokowi melakukan hal serupa. Ia menilai langkah itu bakal mengurai ketegangan di akar rumput.
'Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,' ujar Rachland.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
