Kubu Prabowo Naik Pitam Disebut Drama
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto. Medcom.id/ Nur Azizah
Jakarta: Tim hukum capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Ma'ruf Amin sempat terlibat adu mulut di akhir persidangan kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHPU) Pilpres. Kubu Prabowo tidak terima dibilang tengah menunjukkan drama.
Awalnya kubu Prabowo mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menambah jumlah saksi dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melindungi saksi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun majelis hakim tidak bisa memenuhi kedua permohonan itu lantaran salah satu permohonan itu tidak ada dalam wewenang MK.
Adu argumen antara kubu Prabowo dan hakim itu membuat pihak terkait, capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf ikut menimpali. Hal yang dikemukakan kubu Prabowo dinilai serius dan perlu diselesaikan saat itu juga.
"Karena itu izinkan kami menyatakan soal sesuatu yang berkaitan. Kalau ini tidak diclearkan, nanti akan menjadi semacam insinuasi (tuduhan), menjadi sesuatu seolah tidak diperhatikan oleh persidangan ini," kata anggota tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Luhut Pangaribuan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2019.
Luhut menambahkan, bila dibiarkan terus-menerus, maka MK dianggap tidak memperhatikan perlindungan saksi. "Jadi seolah drama yang tidak memperhatikan orang-orang dalam persidangan ini. Mahkamah yang terhormat ini disebut insubordinasi untuk perlindungan," ujar Luhut.
Mendengar hal itu, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto langsung memotong pernyataan Luhut. Bambang keberatan dengan munculnya kata drama.
"Saya keberatan dan ini malah dinamakan drama. Jangan bermain drama di sore hari, itu tidak pantas dikatakan oleh orang yang bernama Luhut. Saya keberatan dengan kata-kata dramatisasi," ucap Bambang.
Luhut kembali menimpali Bambang. Menurut Luhut, persoalan saksi harus dituntaskan. "Syukur kalau betul ini drama, kalau sungguh-sungguh mari dijelaskan," kata dia.
Bambang kembali menjelaskan tujuannya mengajukan dua permohonan itu. Ia hanya mengaku khawatir saksi yang dibawanya akan berada dibawah tanggung jawab siapa saat terjadi ancaman.
Namun majelis hakim MK tetap menolak permohonan itu. Terlebih mengenai perlindungan saksi oleh LPSK. Sebab, tidak ada yang mengatur perlindungan saksi yang berkaitan dengan proses hukum perdata, semisal di MK maupun Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan pak Bambang ini ada yang tidak bisa dipenuhi oleh mahkamah," ucap Hakim anggota MK, Suhartoyo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
Awalnya kubu Prabowo mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menambah jumlah saksi dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melindungi saksi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun majelis hakim tidak bisa memenuhi kedua permohonan itu lantaran salah satu permohonan itu tidak ada dalam wewenang MK.
Adu argumen antara kubu Prabowo dan hakim itu membuat pihak terkait, capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf ikut menimpali. Hal yang dikemukakan kubu Prabowo dinilai serius dan perlu diselesaikan saat itu juga.
"Karena itu izinkan kami menyatakan soal sesuatu yang berkaitan. Kalau ini tidak diclearkan, nanti akan menjadi semacam insinuasi (tuduhan), menjadi sesuatu seolah tidak diperhatikan oleh persidangan ini," kata anggota tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Luhut Pangaribuan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2019.
Luhut menambahkan, bila dibiarkan terus-menerus, maka MK dianggap tidak memperhatikan perlindungan saksi. "Jadi seolah drama yang tidak memperhatikan orang-orang dalam persidangan ini. Mahkamah yang terhormat ini disebut insubordinasi untuk perlindungan," ujar Luhut.
Mendengar hal itu, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto langsung memotong pernyataan Luhut. Bambang keberatan dengan munculnya kata drama.
"Saya keberatan dan ini malah dinamakan drama. Jangan bermain drama di sore hari, itu tidak pantas dikatakan oleh orang yang bernama Luhut. Saya keberatan dengan kata-kata dramatisasi," ucap Bambang.
Luhut kembali menimpali Bambang. Menurut Luhut, persoalan saksi harus dituntaskan. "Syukur kalau betul ini drama, kalau sungguh-sungguh mari dijelaskan," kata dia.
Bambang kembali menjelaskan tujuannya mengajukan dua permohonan itu. Ia hanya mengaku khawatir saksi yang dibawanya akan berada dibawah tanggung jawab siapa saat terjadi ancaman.
Namun majelis hakim MK tetap menolak permohonan itu. Terlebih mengenai perlindungan saksi oleh LPSK. Sebab, tidak ada yang mengatur perlindungan saksi yang berkaitan dengan proses hukum perdata, semisal di MK maupun Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan pak Bambang ini ada yang tidak bisa dipenuhi oleh mahkamah," ucap Hakim anggota MK, Suhartoyo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
