KPU Harap Kandidat Pilpres Hadir Penetapan Paslon Terpilih
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait hasil sidang putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jakarta. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu, 30 Juni 2019. KPU mengundang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Kami tentu akan mengundang peserta pemilu dalam hal ini paslon 01 (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) dan paslon 02 (Prabowo Subiabto-Sandiaga Uno) dan parpol pserta pemilu," kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.
Penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstutusi (MK) yang menolak gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu yang diajukan kubu Prabowo-Sandi. Keputusan MK, menurut Arief, merupakan peneguhan atas ketetapan KPU yang menempatkan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf unggul atas paslon 02.
"KPU patut mengucap syukur karena seluruh pekerjaan kita bisa diselesiakan baik. KPU patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut menyukseskan jalanya pilpres dan pileg," tambah Arief.
Lebih jauh, Arief mengatakan pada penetapan calon terpilih nanti, KPU akan memberikan kesempatan kepada kedua paslon untuk menyampaikan sambutan dan konferensi pers bersama, "Mudah-mudahan paslon 01 dan 02 tak ada halangan sehingga bisa menghadiri penetapan," tuturnya.
Baca juga: Seteru Sengketa Pilpres Berakhir
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MK menilai gugatan yang diajukan kubu Prabowo tak berlandaskan hukum.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019
Dalam rangkaian sidang PPHPU Pilpres 2019, kubu Prabowo mengajukan 15 petitum. Saat persidangan putusan beberapa dalil terbukti dikandaskan hakim MK. Diantaranya dalil mengenai perolehan suara Prabowo yang mengklaim kemenangan sejumlah 68.650.239 suara atau 52 persen sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut mendapat 63.573.169 suara atau 48 persen.
Kemudian penolakan dalil terkait tudingan pembatasan serta akses media yang tak berimbang kepada paslon dan kandasnya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dimohonkan pemohon keliru. Pembuktian itu seharusnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Kami tentu akan mengundang peserta pemilu dalam hal ini paslon 01 (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) dan paslon 02 (Prabowo Subiabto-Sandiaga Uno) dan parpol pserta pemilu," kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.
Penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstutusi (MK) yang menolak gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu yang diajukan kubu Prabowo-Sandi. Keputusan MK, menurut Arief, merupakan peneguhan atas ketetapan KPU yang menempatkan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf unggul atas paslon 02.
"KPU patut mengucap syukur karena seluruh pekerjaan kita bisa diselesiakan baik. KPU patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut menyukseskan jalanya pilpres dan pileg," tambah Arief.
Lebih jauh, Arief mengatakan pada penetapan calon terpilih nanti, KPU akan memberikan kesempatan kepada kedua paslon untuk menyampaikan sambutan dan konferensi pers bersama, "Mudah-mudahan paslon 01 dan 02 tak ada halangan sehingga bisa menghadiri penetapan," tuturnya.
Baca juga: Seteru Sengketa Pilpres Berakhir
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MK menilai gugatan yang diajukan kubu Prabowo tak berlandaskan hukum.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019
Dalam rangkaian sidang PPHPU Pilpres 2019, kubu Prabowo mengajukan 15 petitum. Saat persidangan putusan beberapa dalil terbukti dikandaskan hakim MK. Diantaranya dalil mengenai perolehan suara Prabowo yang mengklaim kemenangan sejumlah 68.650.239 suara atau 52 persen sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut mendapat 63.573.169 suara atau 48 persen.
Kemudian penolakan dalil terkait tudingan pembatasan serta akses media yang tak berimbang kepada paslon dan kandasnya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dimohonkan pemohon keliru. Pembuktian itu seharusnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
