Mantan Koruptor Nyaleg Didorong Buka Statusnya Sebagai Eks Narapidana
Ketua KPK Firli Bahuri. Dok. KPK
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait 15 bakal calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi. Dia mendorong para caleg mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana.
"Seketika orang itu narapidana, dia harus mengumumkan dia pernah menjadi napi," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.
Firli mengusulkan supaya eks narapidana memberikan pernyataan ke publik soal kasus yang menjeratnya. Sehingga, publik tahu secara menyeluruh rekam jejaknya.
"Dia pernah berkasus, kasus apa, perkara apa, dan hukum berapa tahun dan ini penting, pentingnya adalah supaya rakyat paham, oh ternyata dia pernah menjadi narapidana," ujar Firli.
Menurut Firli, memilih caleg eks napi tersebut atau tidak merupakan hak rakyat. Sebab, itu bagian dari proses politik.
"Apakah tetap akan memilih atau tidak, saya kira itu ketentuannya seperti itu. Karena proses hukum sudah selesai proses politiknya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih maupun memilih," ucap Firli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Seketika orang itu narapidana, dia harus mengumumkan dia pernah menjadi napi," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.
Firli mengusulkan supaya eks narapidana memberikan pernyataan ke publik soal kasus yang menjeratnya. Sehingga, publik tahu secara menyeluruh rekam jejaknya.
"Dia pernah berkasus, kasus apa, perkara apa, dan hukum berapa tahun dan ini penting, pentingnya adalah supaya rakyat paham, oh ternyata dia pernah menjadi narapidana," ujar Firli.
| Baca Juga: ICW Buka Status Caleg Eks Koruptor, Tagline KPU Melayani Dipertanyakan |
Menurut Firli, memilih caleg eks napi tersebut atau tidak merupakan hak rakyat. Sebab, itu bagian dari proses politik.
"Apakah tetap akan memilih atau tidak, saya kira itu ketentuannya seperti itu. Karena proses hukum sudah selesai proses politiknya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih maupun memilih," ucap Firli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
