Jakarta: Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Todung Mulya Lubis mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 cukup mengkhawatirkan. Banyak masalah muncul, mulai dari netralitas hingga dugaan kecurangan pemilu lewat perangkan daerah.

"Kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pemilu 2024 saya dengan sedih harus mengatakan inilah pemilu, pilpres (pemilu presiden) yang penuh rekayasa, kecurangan dan potensi manipulasi," ujar Todung dalam diskusi Launching Penelitian Titik Rawan dan Peta Kecurangan Pemilu yang digelar oleh Themis Indonesia, di Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024.
 

Baca juga: TPN: Jokowi Harusnya Menahan Diri Tidak Bertemu 4 Mata dengan Prabowo

Todung juga mengatakan penjabat kepala daerah yang diangkat oleh pemerintah bisa dikatakan tidak netral. Sebab, banyak polemik soal pengangkatan mereka. Sebagai dampak dari penyerentakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pemerintah mengangkat 271 penjabat kepala daerah pada 2023 dan 2024.

"Kalau bicara netralitas agaknya sangat mahal dalam keadaan seperti ini pelanggaran netralitas terjadi. Setiap hari dan tidak semua dipublikasikan ke media. Penjabat yang diangkat, mereka semua tidak netral harus dikatakan seperti itu kalau melihat desainnya," terang Todung.

Selain penjabat kepala daerah, Todung menyebut potensi kecurangan juga bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia mencontohkan laporan kertas suara yang diduga sudah tercoblos di Taipei. Kertas-kertas itu menurutnya bisa disalahgunakan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AGA))