Unair Memanggil Ingatkan Presiden Etika Bernegara Republik
Ratusan dosen, guru besar, alumni hingga mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, menyatakan sikap bertajuk
Surabaya: Ratusan dosen, guru besar, alumni hingga mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, menyatakan sikap yang bertajuk "Unair Memanggil Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik". Aksi ini dilakukan karena mereka prihatin terhadap situasi politik di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ada sejumlah guru besar Unair turut serta dalam aksi ini, yaitu Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik), Hotman Siahaan (Guru besar Sosiologi), Henri Subiakto (Guru besar Ilmu Komunikasi), Abdul Hafid (Guru Besar FK), Annis Catur Adi, (Guru Besar Ilmu Gizi), Basuki Rekso Wibowo (Alumnus FH), dan Thomas Santoso (Alumnus Sosiologi).
Aksi ini menjadi aksi terbuka yang menyoroti kondisi demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai mulai dihancurkan rezim Jokowi. Dalam Aksi ini juga dibacakan pernyataan sikap "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik" di lingkungan Unair dan Ksatria Airlangga yang dibacakan Hotman Siahaan.
"Hal yang perlu diingat kembali oleh Presiden bahwa legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya semenjak 9 tahun lalu, tidak bisa dilepaskan dari harapan bahwa Presiden akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN," kata Hotman, di halaman Gedung Pascasarjana Unair, Senin, 5 Februari 2024.
Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak menodai prinsip-prinsip demokrasi. Jokowi selaku pemimpin tertinggi pemerintahan dan kepala negara, agar merawat etika bernegara republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta menghentikan upaya melanggengkan politik dinasti.
"Kami juga menyerukan agar kemerdekaan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sipil dijamin oleh negara. Karena negara Indonesia ini milik semua rakyat, bukan milik kelompok atau golongan tertentu," jelasnya.
Terkait pelaksanaan Pemilu 2024 ini, Hotman mendesak supaya pihak penyelenggara bersikap adil, tidak berbuat curang serta tanpa kekerasan. Termasuk partai politik, harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi dan pendidikan politik warga negara.
Hotman juga mengecam berbagai bentuk intervensi dan intimidasi terhadap mimbar-mimbar akademik di perguruan tinggi. Meminta perguruan tinggi agar menjaga marwah, rasionalitas dan kritisme kepada pemerintah demi tegaknya republik.
"Ini empat poin seruan yang kami lakukan hari ini. Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan Moral ini sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini dalam kerangka negara demokrasi," jelasnya.
Di tempat yang sama, Dosen Ilmu Politik Unair, Airlangga Pribadi Kusman, mengungkapkan pernyataan sikap sekaligus petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 100 orang akademisi Unair bahkan kolega sejawat di luar Unair. Kata dia, aksi tersebut merupakan respon terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini.
"Pernyataan sikap ini berangkat dari keprihatinan kami sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang berlangsung akhir-akhir ini karena kami melihat penyelenggara negara ini semakin lama semakin menjauh dari prinsip etika republik," katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
Ada sejumlah guru besar Unair turut serta dalam aksi ini, yaitu Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik), Hotman Siahaan (Guru besar Sosiologi), Henri Subiakto (Guru besar Ilmu Komunikasi), Abdul Hafid (Guru Besar FK), Annis Catur Adi, (Guru Besar Ilmu Gizi), Basuki Rekso Wibowo (Alumnus FH), dan Thomas Santoso (Alumnus Sosiologi).
Aksi ini menjadi aksi terbuka yang menyoroti kondisi demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai mulai dihancurkan rezim Jokowi. Dalam Aksi ini juga dibacakan pernyataan sikap "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik" di lingkungan Unair dan Ksatria Airlangga yang dibacakan Hotman Siahaan.
"Hal yang perlu diingat kembali oleh Presiden bahwa legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya semenjak 9 tahun lalu, tidak bisa dilepaskan dari harapan bahwa Presiden akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN," kata Hotman, di halaman Gedung Pascasarjana Unair, Senin, 5 Februari 2024.
| Baca: Gowes Perubahan, Relawan AMIN Ini Kayuh Sepeda dari Cirebon Menuju Jakarta |
Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak menodai prinsip-prinsip demokrasi. Jokowi selaku pemimpin tertinggi pemerintahan dan kepala negara, agar merawat etika bernegara republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta menghentikan upaya melanggengkan politik dinasti.
"Kami juga menyerukan agar kemerdekaan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sipil dijamin oleh negara. Karena negara Indonesia ini milik semua rakyat, bukan milik kelompok atau golongan tertentu," jelasnya.
Terkait pelaksanaan Pemilu 2024 ini, Hotman mendesak supaya pihak penyelenggara bersikap adil, tidak berbuat curang serta tanpa kekerasan. Termasuk partai politik, harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi dan pendidikan politik warga negara.
Hotman juga mengecam berbagai bentuk intervensi dan intimidasi terhadap mimbar-mimbar akademik di perguruan tinggi. Meminta perguruan tinggi agar menjaga marwah, rasionalitas dan kritisme kepada pemerintah demi tegaknya republik.
"Ini empat poin seruan yang kami lakukan hari ini. Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan Moral ini sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini dalam kerangka negara demokrasi," jelasnya.
Di tempat yang sama, Dosen Ilmu Politik Unair, Airlangga Pribadi Kusman, mengungkapkan pernyataan sikap sekaligus petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 100 orang akademisi Unair bahkan kolega sejawat di luar Unair. Kata dia, aksi tersebut merupakan respon terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini.
"Pernyataan sikap ini berangkat dari keprihatinan kami sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang berlangsung akhir-akhir ini karena kami melihat penyelenggara negara ini semakin lama semakin menjauh dari prinsip etika republik," katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
