KPU Segera Tetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai Capres-Cawapres Terpilih
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. MI/Rommy
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian, MK mengesahkan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya akan langsung menggelar rapat pleno menyikapi putusan tersebut.
"Malam ini kita akan rapat pleno untuk menyikapi putusan ya, bagaimana cara kita menindaklanjutinya (putusan MK)," kata Arief di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.
Arief mengatakan jika mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 10 tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program kegiatan Pemilu 2019, penetapan capres-cawapres terpilih dilakukan paling lama tiga hari setelah MK membacakan putusan.
Arief menyebut tiga hari bagi KPU merupakan tiga hari kalender. Sehingga penetapan capres-cawapres terpilih dilakukan antara hari Jumat, Sabtu, atau Minggu.
Arief mengatakan KPU saat ini masih menunggu salinan putusan dari MK. Setelah salinan didapatkan, putusan itu akan didiskusikan dalam rapat pleno tersebut.
"Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Tidak mungkin saya menetapkan sendiri dalam sebuh ruangan. Pasti ada pihak-pihak yang harus diberi tahu dan diundang, ada dokumen yang harus disiapkan. Ada banyak hal teknis yang memang harus disiapkan menuju ke penetapan," ujarnya.
Lebih lanjut, Arief mengatakan penetapan calon presiden terpilih akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) KPU. Forum penetapan paslon terpilih akan mengundang seluruh peserta pemilu.
"Tapi tak ada kewajiban hadir. Namun ebagaimana kelaziman, praktiknya yang kita lakukan selama ini peserta pemilu akan kita undang," ujarnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MK menilai gugatan yang diajukan kubu Prabowo tak berlandaskan hukum.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019
Dalam rangkaian sidang PPHPU Pilpres 2019, kubu Prabowo mengajukan 15 petitum. Saat persidangan putusan beberapa dalil terbukti dikandaskan hakim MK. Diantaranya dalil mengenai perolehan suara Prabowo yang mengklaim kemenangan sejumlah 68.650.239 suara atau 52 persen sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut mendapat 63.573.169 suara atau 48 persen.
Kemudian penolakan dalil terkait tudingan pembatasan serta akses media yang tak berimbang kepada paslon dan kandasnya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dimohonkan pemohon keliru. Pembuktian itu seharusnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya akan langsung menggelar rapat pleno menyikapi putusan tersebut.
"Malam ini kita akan rapat pleno untuk menyikapi putusan ya, bagaimana cara kita menindaklanjutinya (putusan MK)," kata Arief di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.
Arief mengatakan jika mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 10 tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program kegiatan Pemilu 2019, penetapan capres-cawapres terpilih dilakukan paling lama tiga hari setelah MK membacakan putusan.
Arief menyebut tiga hari bagi KPU merupakan tiga hari kalender. Sehingga penetapan capres-cawapres terpilih dilakukan antara hari Jumat, Sabtu, atau Minggu.
Arief mengatakan KPU saat ini masih menunggu salinan putusan dari MK. Setelah salinan didapatkan, putusan itu akan didiskusikan dalam rapat pleno tersebut.
"Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Tidak mungkin saya menetapkan sendiri dalam sebuh ruangan. Pasti ada pihak-pihak yang harus diberi tahu dan diundang, ada dokumen yang harus disiapkan. Ada banyak hal teknis yang memang harus disiapkan menuju ke penetapan," ujarnya.
Lebih lanjut, Arief mengatakan penetapan calon presiden terpilih akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) KPU. Forum penetapan paslon terpilih akan mengundang seluruh peserta pemilu.
"Tapi tak ada kewajiban hadir. Namun ebagaimana kelaziman, praktiknya yang kita lakukan selama ini peserta pemilu akan kita undang," ujarnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MK menilai gugatan yang diajukan kubu Prabowo tak berlandaskan hukum.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019
Dalam rangkaian sidang PPHPU Pilpres 2019, kubu Prabowo mengajukan 15 petitum. Saat persidangan putusan beberapa dalil terbukti dikandaskan hakim MK. Diantaranya dalil mengenai perolehan suara Prabowo yang mengklaim kemenangan sejumlah 68.650.239 suara atau 52 persen sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut mendapat 63.573.169 suara atau 48 persen.
Kemudian penolakan dalil terkait tudingan pembatasan serta akses media yang tak berimbang kepada paslon dan kandasnya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dimohonkan pemohon keliru. Pembuktian itu seharusnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
BERITA TERKAIT
