Pilkada 2020 Diharapkan Bersih dari Isu SARA
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Foto: Istimewa
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, mengingatkan seluruh calon kepala daerah tak menggunakan isu Suku Ras dan Agama (SARA) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Penggunaan isu itu ditakutkan akan mengorbankan kemajemukan demi kepentingan elektoral. Ujungnya keutuhan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan tercabik-cabik.
“Jangan jadikan isu-isu SARA sebagai komoditas politik yang justru mengusik keberagaman dan kebhinekaan kita,” kata Sahroni melalui pesan elektronik, Rabu, 19 Februari 2020.
Dia mendorong calon kepala daerah justru menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing. Contohnya dengan mengimbau seluruh warga masyarakatnya untuk matang berpolitik. Dengan demikian, mereka akan memilih calon-calon yang memiliki konsep matang dalam membangun daerahnya masing-masing.
Ilustrasi. Medcom.id.
Di sisi lain, Sahroni juga menyoroti isu penolakan pembangunan rumah ibadah, Gereja Santo Josepf di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sahroni menekankan agar pemerintah daerah setempat mengedepankan komunikasi dengan pemuka agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
“Dalam kasus ini semua pihak harus menghormati proses hukum dan menunggu putusan peradilan tata usaha negara (PTUN),” ucap Sahroni.
Hal ini menurut Sahroni sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan, kasus penolakan pembangunan Gereja di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau sudah selesai.
“Semua pihak sudah sepakat dikembalikan ke proses hukum. Dalam hal ini putusan pengadilan. Jadi jangan ada lagi pihak-pihak yang berusaha menggoreng isu ini yang justru akan menciptakan kericuhan horizontal,” pungkas Sahroni.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
“Jangan jadikan isu-isu SARA sebagai komoditas politik yang justru mengusik keberagaman dan kebhinekaan kita,” kata Sahroni melalui pesan elektronik, Rabu, 19 Februari 2020.
Dia mendorong calon kepala daerah justru menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing. Contohnya dengan mengimbau seluruh warga masyarakatnya untuk matang berpolitik. Dengan demikian, mereka akan memilih calon-calon yang memiliki konsep matang dalam membangun daerahnya masing-masing.
Ilustrasi. Medcom.id.
Di sisi lain, Sahroni juga menyoroti isu penolakan pembangunan rumah ibadah, Gereja Santo Josepf di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sahroni menekankan agar pemerintah daerah setempat mengedepankan komunikasi dengan pemuka agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
“Dalam kasus ini semua pihak harus menghormati proses hukum dan menunggu putusan peradilan tata usaha negara (PTUN),” ucap Sahroni.
Hal ini menurut Sahroni sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan, kasus penolakan pembangunan Gereja di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau sudah selesai.
“Semua pihak sudah sepakat dikembalikan ke proses hukum. Dalam hal ini putusan pengadilan. Jadi jangan ada lagi pihak-pihak yang berusaha menggoreng isu ini yang justru akan menciptakan kericuhan horizontal,” pungkas Sahroni.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
