Pengacara Caleg Demokrat Maluku Utara Disemprot Hakim MK
Ilustrasi Sidang di MK. MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kuasa hukum calon anggota legislatif (Caleg) nomor urut 02 Partai Demokrat Djafar Alba melengkapi berkas permohonan. Pasalnya berkas yang disampaikan pemohon tidak diteken kuasa hukum secara lengkap.
Mulanya, kuasa hukum Djafar Alba, Muhadjir, tengah membacakan permohonan terkait dugaan pengelembungan suara yang dituding dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian Hakim I Dewa Gede Palguna menemukan adanya data yang tidak lengkap dalam kolom tandatangan kuasa hukum.
"Saya harus menayakan dulu ini banyak kuasa yang kami terima ini, tapi yang tandatangan baru satu, Pangihutan H.Haloho, yang lainya belum tandatangan bagaimana ini?," tanya Palguna di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.
Menanggapi hal tersebut, Muhajir meminta kuasa hukum lainnya meneken terlebih dahulu. "Jika diperkenankan yang hadir saat ini bertandatangan, selebihnya entah dicoret saya serahkan ke yang mulia," sela Muhajir.
Hakim Suhartoyo pun merespons dengan nada meninggi. Suhartoyo menegaskan kolom tanda tangan penting untuk diperhatikan sebagai legalitas peserta sidang.
"Harus ada penegasan, karena ketika Anda berasal dari principal, kemudian untuk bisa duduk di sini itu jembatannya permohonan ini, paham?" tanya Suhartoyo.
Majelis hakim pun memperingatkan jika dalam sidang selanjutnya yang tidak bertandatangan, tidak diperkenankan untuk masuk ruang sidang. Sebab, tidak ada legalitas menjadi peserta sidang.
"Anda boleh dapat 10 kali surat kuasa tapi kalau tidak di follow up dengan permohonan dan tidak ditandatangan itu enggak ada hubungannya hukum dalam Mahkamah," tegasnya.
Muhajir pun meminta maaf atas keteledoran yang dilakukan oleh tim kuasa hukumnya. Ia beralasan ada kesalahan komunikasi di tim yang mengajukan berkas permohonan kepada pihak panitera.
"Pada saat permohonan tim yang mengajukan di sini berbeda dengan dari kami, mungkin yang tandatangan di dalam permohonan tim yang mengerjakan itu tanpa meminta tandatangan kami," tuturnya.
Hakim Suhartoyo pun memberikan keringanan kepada pihak tim kuasa hukum untuk melengkapi berkas permohonan.
"Nanti ketika tidak datang sidang satu tim hanya Pak Muhajir sendiri itu masih bisa, tapi tetapi alasanya harus bisa jembatanya ini," kata Suhartoyo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Mulanya, kuasa hukum Djafar Alba, Muhadjir, tengah membacakan permohonan terkait dugaan pengelembungan suara yang dituding dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian Hakim I Dewa Gede Palguna menemukan adanya data yang tidak lengkap dalam kolom tandatangan kuasa hukum.
"Saya harus menayakan dulu ini banyak kuasa yang kami terima ini, tapi yang tandatangan baru satu, Pangihutan H.Haloho, yang lainya belum tandatangan bagaimana ini?," tanya Palguna di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.
Menanggapi hal tersebut, Muhajir meminta kuasa hukum lainnya meneken terlebih dahulu. "Jika diperkenankan yang hadir saat ini bertandatangan, selebihnya entah dicoret saya serahkan ke yang mulia," sela Muhajir.
Hakim Suhartoyo pun merespons dengan nada meninggi. Suhartoyo menegaskan kolom tanda tangan penting untuk diperhatikan sebagai legalitas peserta sidang.
"Harus ada penegasan, karena ketika Anda berasal dari principal, kemudian untuk bisa duduk di sini itu jembatannya permohonan ini, paham?" tanya Suhartoyo.
Majelis hakim pun memperingatkan jika dalam sidang selanjutnya yang tidak bertandatangan, tidak diperkenankan untuk masuk ruang sidang. Sebab, tidak ada legalitas menjadi peserta sidang.
"Anda boleh dapat 10 kali surat kuasa tapi kalau tidak di follow up dengan permohonan dan tidak ditandatangan itu enggak ada hubungannya hukum dalam Mahkamah," tegasnya.
Muhajir pun meminta maaf atas keteledoran yang dilakukan oleh tim kuasa hukumnya. Ia beralasan ada kesalahan komunikasi di tim yang mengajukan berkas permohonan kepada pihak panitera.
"Pada saat permohonan tim yang mengajukan di sini berbeda dengan dari kami, mungkin yang tandatangan di dalam permohonan tim yang mengerjakan itu tanpa meminta tandatangan kami," tuturnya.
Hakim Suhartoyo pun memberikan keringanan kepada pihak tim kuasa hukum untuk melengkapi berkas permohonan.
"Nanti ketika tidak datang sidang satu tim hanya Pak Muhajir sendiri itu masih bisa, tapi tetapi alasanya harus bisa jembatanya ini," kata Suhartoyo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
