Komisioner KPU Hasyim Asyari (ketiga dari kanan) menyerahkan jawaban KPU dan alat bukti untuk sidang sengketa Pileg 2019 ke MK. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id
Komisioner KPU Hasyim Asyari (ketiga dari kanan) menyerahkan jawaban KPU dan alat bukti untuk sidang sengketa Pileg 2019 ke MK. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id

KPU Menyerahkan Jawaban Sengketa Pileg ke MK

Pemilu Sidang Sengketa Hasil Pileg 2019
Faisal Abdalla • 05 Juli 2019 17:20
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan jawaban atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU juga menyerahkan alat bukti.
 
Jawaban dan alat bukti itu dibawa oleh dua Komisioner KPU Hasyim Asyari dan Wahyu Setiawan yang didampingi Ketua Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin.
 
"Pada hari ini, Jumat, 5 Juli 2019, KPU menyerahkan jawaban dan alat bukti, sebagaimana MK menjadwalkan batas akhir untuk penyampaian jawaban KPU untuk PHPU Pemilu Legislatif," kata Hasyim di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPU juga menunjuk lima firma hukum untuk menangani sengketa Pileg. Masing-masing firma hukum akan menangani gugatan yang diajukan oleh lima partai politik. KPU juga telah menyiapkan tim firma hukum khusus memangani PHPU DPD.
 
Hasyim mengatakan KPU pusat sudah berkoordinasi dengan jajaran KPU provinsi dan kabupaten atau kota untuk mempersiapkan jawaban secara kronologis. Alat bukti yang disiapkan sejauh ini berbentuk surat dan dokumen.
 
Wahyu menyampaikan pihaknya membawa ratusan kardus yang berisikan alat bukti. Tak menuntup kemungkinan alat bukti bertambah.
 
"Prinsipnya, KPU RI beserta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan dukungan tim lawyer siap untuk mengikuti PHPU di MK. Tentu KPU dalam posisi berupaya mempertahankan hasil pemilu yang sudah ditetapkan di setiap tingkatan," ujar Wahyu.
 
MK telah mendaftarkan 260 gugatan PHPU Pileg. 260 perkara tersebut terdiri dari 250 perkara PHPU calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan, 10 perkara PHPU calon anggota DPD.
 
Partai Berkarya menjadi partai yang paling banyak mengajukan sengketa dengan jumlah 35 perkara DPR dan DPRD. Sementara itu, PHPU DPD merupakan gugatan untuk hasil pileg di enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.
 
MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa PHPU Pileg digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU Pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif