PP ISNU Dorong Rekonsiliasi Nasional
Ketua PP ISNU Ali Masykur Musa (tengah). (Foto: Medcom.id/Edwin)
Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) mendorong adanya rekonsiliasi nasional. Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019.
"Proses sudah selesai, sekarang harus diarahkan pada rekonsiliasi nasional sebagai negara kesatuan," ujar Ketua PP ISNU Ali Masykur Musa kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
Menurut Ali rekam jejak hakim konstitusi yang telah teruji bukan satu-satunya alasan untuk menerima putusan MK atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Transparansi selama proses persidangan ditambah kuatnya pertimbangan hukum serta otoritas MK yang memutuskan secara final dan mengikat adalah konsekuensi yang harus diterima semua pihak.
Di sisi lain, ia sepakat dengan pernyataan Jokowi tentang Persatuan Indonesia. Langkah berikutnya adalah mengembalikan elite politik untuk menjaga ukhuwah wathaniyah hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
"Sudah selesai. Kita kembali ke pekerjaan, semua mengabdikan dedikasinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita dukung sepenuhnya Jokowi-Ma'ruf, kita kritisi, kita beri apresiasi, dan masukan yang terbaik untuk kepentingan bangsa," pungkasnya.
Baca juga: Keluarga Jokowi tak Gelar Syukuran
MK sebelumnya menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2019 dari Prabowo-Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
Putusan ini diambil secara bulat oleh sembilan hakim MK. Tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan putusan.
Dalam pertimbangannya, MK memang mematahkan seluruh dalil yang diajukan pasangan calon nomor urut 02. Prabowo dianggap tidak dapat membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019.
MK salah satunya menolak dalil tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait adanya 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) atau 895.200 suara siluman. Pasalnya, daerah mana saja yang terdapat TPS siluman tidak dapat dibuktikan.
MK juga menilai sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak dapat dijadikan dasar penghitungan rekapitulasi suara. Situng tak dapat memengaruhi hasil rekapitulasi suara nasional secara berjenjang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Proses sudah selesai, sekarang harus diarahkan pada rekonsiliasi nasional sebagai negara kesatuan," ujar Ketua PP ISNU Ali Masykur Musa kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
Menurut Ali rekam jejak hakim konstitusi yang telah teruji bukan satu-satunya alasan untuk menerima putusan MK atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Transparansi selama proses persidangan ditambah kuatnya pertimbangan hukum serta otoritas MK yang memutuskan secara final dan mengikat adalah konsekuensi yang harus diterima semua pihak.
Di sisi lain, ia sepakat dengan pernyataan Jokowi tentang Persatuan Indonesia. Langkah berikutnya adalah mengembalikan elite politik untuk menjaga ukhuwah wathaniyah hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
"Sudah selesai. Kita kembali ke pekerjaan, semua mengabdikan dedikasinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita dukung sepenuhnya Jokowi-Ma'ruf, kita kritisi, kita beri apresiasi, dan masukan yang terbaik untuk kepentingan bangsa," pungkasnya.
Baca juga: Keluarga Jokowi tak Gelar Syukuran
MK sebelumnya menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2019 dari Prabowo-Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
Putusan ini diambil secara bulat oleh sembilan hakim MK. Tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan putusan.
Dalam pertimbangannya, MK memang mematahkan seluruh dalil yang diajukan pasangan calon nomor urut 02. Prabowo dianggap tidak dapat membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019.
MK salah satunya menolak dalil tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait adanya 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) atau 895.200 suara siluman. Pasalnya, daerah mana saja yang terdapat TPS siluman tidak dapat dibuktikan.
MK juga menilai sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak dapat dijadikan dasar penghitungan rekapitulasi suara. Situng tak dapat memengaruhi hasil rekapitulasi suara nasional secara berjenjang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
