Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat perdana Pilpres 2024 pada Selasa 12 Desember 2023. Debat pertama ini khusus para calon presiden (capres).

Debat ketiga capres ini akan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Adapun tema debat perdana ini
tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat capres pertama ini akan disiarkan langsung mulai pukul 19.00 WIB di TVRI, RRI, dan kanal youtube resmi TVRI.

Visi Misi Anies-Muhaimin Bidang Penegakan Hukum dan Demokrasi

Pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) di Pilpres 2024 ini mengusung visi Indonesia Adil
Makmur untuk Semua. Dalam mewujudkan visi tersebut Pasangan AMIN ini menawarkan 8 Jalan Perubahan.

Bidang Penegakan Hukum dan Demokrasi masuk dalam Misi 8, yaitu:

Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat.

Berdasarkan dokumen visi-misi Anies-Muhaimin di Pilpres 2024, berikut daftar misi mereka terkait dengan penegakan Hukum dan HAM serta Demokrasi.
 

Sistem Hukum Yang Adil, Transparan Dan Mengayomi

1. Memperbaiki substansi ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal;
2. Menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah Aparat Penegak
3. Hukum (APH) dijadikan alat politik;
4. Memastikan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan berkeadilan melalui
5. fungsi kontrol yang ketat kepada APH;
6. Mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan
7. hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan;
8. Memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh;
9. Memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, kelompok rentan dan WNI yang tinggal di luar negeri;
10. Penguatan kualitas manusia bidang hukum, dengan:

- Memperbaiki proses rekrutmen staf, lelang jabatan, serta promosi APH meliputi Polri, Kejaksaan, dan Lembaga Kehakiman dengan mengedepankan transparansi dan meritokrasi;
- Mewajibkan pejabat APH untuk melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara periodik dengan standar pelaporan yang lebih akuntabel;
- Memperbaiki kesejahteraan APH dengan pengukuran kinerja yang lebih objektif; dan 
- Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pejabat APH termasuk di lingkungan peradilan.
- Bersama dengan Mahkamah Agung mendorong penyempurnaan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, (pidana, perdata, tata usaha negara, kekayaan intelektual, dan hubungan industrial) yang mencakup seluruh kamar
dan tingkatan;
- Menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM;
- Memberikan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran dari ruang hidupnya.
 

Baca juga: Jelang Debat Perdana, Anies-Muhaimin Bikin Video Pemanasan Kocak?

 

Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat 

1. Menjamin kebebasan berbicara, berekspresi dan berkumpul serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil;
2. Memastikan partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Memperbaiki regulasi yang berpotensi menimbulkan salah interpretasi yang dapat menghambat upaya menjamin kebebasan berbicara, berkumpul dan berekspresi;
4. Mendorong pelaksanaan demokrasi berbiaya murah, agar warga negara yang berkualitas punya kesempatan yang sama untuk dipilih;
5. Mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik dalam rangka perbaikan tata kelola partai politik yang mencakup aspek pembiayaan, pengelolaan partai dan partisipasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada;
6. Menjamin netralitas penyelenggara pemilu dalam menjunjung proses demokrasi yang bersih dan transparan;
7. Menyediakan Dana Penyehatan Demokrasi untuk memperkuat peran masyarakat sipil Indonesia;
8. Membangun pemahaman rakyat terhadap demokrasi, melalui berbagai pendidikan publik, kampanye dan program penguatan literasi;
9. Menyederhanakan persyaratan dan prosedur pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan.

Itu tadi visi misi Anies-Muhaimin di bidang penegakan hukum dan demokrasi. Untuk visi misi lainnya terkait tema debat hari ini, seperti pemberantasan korupsi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga dapat dilihat di sini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((RUL))