Jakarta: Demokrasi di Indonesia dinilai terancam pelanggaran etik serius dan sistematis yang dilakukan penguasa. Hal tersebut dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pelanggaran etik yang serius dan dilakukan secara sistematis jelas telah merusak dan mengancam keadaban demokrasi kita", tutur Ketua BEM UIN Jakarta Muhamad Abid Al Akbar, dalam keterangan yang dikutip, Jumat, 29 Desember 2023.

Pernyataan itu diungkap Abid dalam mimbar bebas di UIN Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Menurut Abid, pelanggaran etika itu dipertontonkan tanpa rasa bersalah melalui serangkaian manuver yang dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres.
 

Baca: Praktik Politik Dinasti Disebut Merusak Tatanan Demokrasi

"Bangsa Indonesia tengah diterpa malapetaka dan bahaya, ketika elite yang melakukan pelanggaran etika justru merasa dirinya sebagai korban fitnah dan serangan politik", ungkap Abid.

Dia menyoroti ancaman lain sebagai dampak dirusaknya demokrasi, yakni netralitas Pemilu 2024. Sebab, bukan tidak mungkin penguasa memakai fasilitas negara untuk memenangkan pihak yang didukung.

Pakar ekonomi Faisal Basri menyebut praktik ini mempersulit netralitas Pemilu 2024. Sentralisasi kekuasaan dianggapnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi.

Faisal mengajak kepada para mahasiswa untuk tidak berdiam diri. Ia berharap mahasiswa menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan Indonesia.

"Jadi maksud saya, warisan kegagalan pemerintahan sekarang jangan sampai diteruskan," kata Faisal.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))