Praktik Politik Dinasti Disebut Merusak Tatanan Demokrasi

Palembang: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menolak keras praktik politik dinasti. Praktik semacam ini disebut merusak tatanan demokrasi. "Tentunya sangat disayangkan oleh kawan kawan BEM UIN adalah Indonesia yang disebut negara demokrasi dan negara hukum ini malah diciderai oleh kepala negaranya sendiri yaitu presiden Jokowi," kata Ketua BEM UIN Palembang M Yoga Prasetyo, Senin, 18 Desember 2023. Pada awalnya presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang dianggap mampu bersentuhan langsung dengan rakyat. Namun, belakangan justru diam-diam mempersiapkan keluarganya untuk berkuasa dengan cara mencederai proses demokrasi. Ditambahkan Yoga, pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terbukti adanya pelanggaran kode etik berat, BEM UIN langsung menggelar aksi mimbar bebas di Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatra Selatan untuk kemudian menentang dan mengecam putusan MK Nomor 90 tersebut.   "BEM UIN menentang dan mengecam putusan MK 90 dan menuntut agar putusan tersebut direvisi karena cacat administratif dan tidak sesuai dengan aturan yang ada apalagi ketua MK adalah paman Gibran itu sendiri," tambahnya. BEM UIN Palembang juga dengan tegas mengecam upaya presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan yang disebutnya telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia. "Proses demokrasi yang ada di negara ini sudah dihancurkan oleh kepala negara itu sendiri, dan dampaknya sangat besar. Mahasiswa dan rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap demokrasi yang ada di negara ini," tegasnya. BEM UIN Palembang juga menyesalkan sikap penguasa yang tidak netral dan sangat terlihat berat sebelah dengan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengungkapkan bahwa hari ini mahasiswa dan masyarakat sudah melek akan politik dan tidak mudah tertipu. Tentunya di sisa-sisa waktu mendekati pemilu ini, BEM UIN Palembang tetap dan akan terus konsisten mengawal proses demokrasi sampai pada puncak terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru nanti adalah sosok yang bersih tanpa cacat hukum.