Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons hak angket yang diusulkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mengajak partai-partai koalisi pengusungnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menginisiasi hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum,

"Ya itu hak demokrasi enggak apa-apa kan," presiden saat menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

Ganjar sebelumnya menuturkan hak angket bertujuan mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. DPR, menurutnya dapat memanggil pejabat negara terkait praktik kecurangan tersebut.
 

Baca: Kecurangan Pemilu, DPR Didorong Segera Mengevaluasi KPU

Ganjar bersama Calon Wakil Presiden Mahfud MD diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, partai pengusung Anies-Muhaimin yang berada di DPR ialah NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Ganjar, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan. Ini karena pendukung hak angket sudah lebih dari 50 persen anggota DPR.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))