Sahroni Tak Ingin Ada Uang Kejahatan Lingkungan di Pemilu
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Dok. Istimewa
Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) untuk pemilu 2024. PPATK diminta segera menindaklanjuti temuan tersebut.
“Saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 14 Agustus 2023.
Bendara Umum DPP Partai NasDem itu tak ingin uang hasil kejahatan lingkungan digunakan dalam Pemilu 2024. Sebab, pengrusakan lingkungan dinilai sebagai kejahatan luar biasa.
"Saya tidak mau duit haram dari kerusakan lingkungan mengalir ke proses demokrasi kita,” ungkap dia.
Sahroni mengingatkan PPATK meningkatkan koordinasi melakukan pengawasn. Menurut dia, dana yang berasal dari sumber-sumber haram atau tindak pidana bakal banyak muncul menjelang Pemilu 2024.
Menurut dia, koordinasi tak hanya dilakukan dengan penyelenggara pemilu. Koordinasi juga harus ditingkatkan dengan lembaga penegak hukum.
“Perlu juga ditingkatkan kordinasi dengan penegak hukum dari KPK, polisi hingga kejaksaan agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya,” ujar dia.
Sebelumnya, PPATK menemukan adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke parpol untuk pemilu 2024. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, saat ini PPATK tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan.
PPATK juga sedang mengeksplorasi dana kampanye yang bercampur dengan hasil tindak pidana di setiap provinsi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
“Saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 14 Agustus 2023.
Bendara Umum DPP Partai NasDem itu tak ingin uang hasil kejahatan lingkungan digunakan dalam Pemilu 2024. Sebab, pengrusakan lingkungan dinilai sebagai kejahatan luar biasa.
"Saya tidak mau duit haram dari kerusakan lingkungan mengalir ke proses demokrasi kita,” ungkap dia.
Sahroni mengingatkan PPATK meningkatkan koordinasi melakukan pengawasn. Menurut dia, dana yang berasal dari sumber-sumber haram atau tindak pidana bakal banyak muncul menjelang Pemilu 2024.
| Baca juga: Jelang Pemilu, PPATK Bakal Awasi Pergerakan Keuangan Parpol |
Menurut dia, koordinasi tak hanya dilakukan dengan penyelenggara pemilu. Koordinasi juga harus ditingkatkan dengan lembaga penegak hukum.
“Perlu juga ditingkatkan kordinasi dengan penegak hukum dari KPK, polisi hingga kejaksaan agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya,” ujar dia.
Sebelumnya, PPATK menemukan adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke parpol untuk pemilu 2024. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, saat ini PPATK tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan.
PPATK juga sedang mengeksplorasi dana kampanye yang bercampur dengan hasil tindak pidana di setiap provinsi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
