Polisi Diminta Usut Pelaku Fitnah Kondom Bergambar Jokowi-Amin
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Hermawi Taslim. Foto: Pius Erlangga/MI
Jakarta: Partai NasDem mengecam keras praktik biadab tanpa etika dengan menyebarkan fitnah berupa foto kondom bergambar pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Polisi diminta segera usut penyebaran foto tersebut.
“NasDem berharap polisi harus sangat serius mengusut ini. Siapapun pelakunya harus dihukum. Kalau rakyat biasa, tetap harus diproses. Jangan sampai dimaafkan dengan alasan mereka hanya diperalat,” ujar Wakil Sekjen Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim di Jakarta, Minggu, 10 Maret 2019.
Menurut dia, penyebaran foto kondom itu dilakukan secara sengaja untuk merusak citra Jokowi-Amin. Tidak ada argumen lain, kecuali sebuah bentuk pembusukan citra paslon Jokowi-Amin.
Taslim mengecam keras perilaku kampanye seperti itu. Kampanye model itu dinilainya sudah tergolong hitam dan kotor dengan niat menjatuhkan lawan. Tak hanya itu, ia juga menilai kampanye seperti itu memiliki niat untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia.
"Cara-cara biadab dan tidak beretika seperti itu tidak boleh ada toleransi sedikit pun. Harus dibasmi. Tidak boleh berkembang menjadi budaya politik di Indonesia," tegas Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu.
Semestinya, kata Taslim, pemilihan umum merupakan wahana demokrasi yang bermoral, beretika dan sehat serta jauh dari praktik-praktik kebiadaban.
Masa kampanye, khususnya kampanye pilpres, harus menjadi momentum pemaparan program, visi dan misi para kandidat agar publik mempunyai gambaran mengenai para calon pemimpin. Bukan merusak sendi-sendi demokrasi dengan cara menyebarkan fitnah yang keji tidak bermoral seperti itu.
"Kita sungguh-sungguh mengecam bahkan mengutuk praktik seperti ini. Sudah melewati batas. Tidak beretika sama sekali. Karena itu penegakan hukum harus berjalan," ujar dia.
Dia mengingatkan agar aturan hukum dan etika ada di atas segalanya. Pertarungan, kontestasi tetap harus dalam bingkai aturan-aturan dan kaidah demokrasi. Jangan memberikan ruang kepada pihak ke tiga atau ke empat untuk menciptakan air keruh mengadu domba masyarakat.
"Kita harus menjaga agar kontestasi ini berjalan di dalam koridor demokrasi dan aturan hukum. Sekali kita bermain fitnah, menyebarkan hoaks dan sejenisnya, pihak ke tiga atau ke empat akan dengan mudah menumpangnya. Kita yang saling tuding, saling tuduh," ungkap dia.
Taslim meminta polisi untuk secepatnya menyelidiki penyebaran foto kondom tersebut dan membawanya ke meja hijau. “Agar menjadi pelajaran bagi siapa saja, bahwa setiap tindakan ada konsekuensi hukum. Jangan mudah disuruh-suruh dengan iming-iming tertentu," pungkas Taslim.
Sebelumnya, beredar foto kondom bergambar paslon Jokowi-Amin di WhatsApp dan media sosial lainnya. Foto itu menuai polemik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
“NasDem berharap polisi harus sangat serius mengusut ini. Siapapun pelakunya harus dihukum. Kalau rakyat biasa, tetap harus diproses. Jangan sampai dimaafkan dengan alasan mereka hanya diperalat,” ujar Wakil Sekjen Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim di Jakarta, Minggu, 10 Maret 2019.
Menurut dia, penyebaran foto kondom itu dilakukan secara sengaja untuk merusak citra Jokowi-Amin. Tidak ada argumen lain, kecuali sebuah bentuk pembusukan citra paslon Jokowi-Amin.
Taslim mengecam keras perilaku kampanye seperti itu. Kampanye model itu dinilainya sudah tergolong hitam dan kotor dengan niat menjatuhkan lawan. Tak hanya itu, ia juga menilai kampanye seperti itu memiliki niat untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia.
"Cara-cara biadab dan tidak beretika seperti itu tidak boleh ada toleransi sedikit pun. Harus dibasmi. Tidak boleh berkembang menjadi budaya politik di Indonesia," tegas Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu.
Semestinya, kata Taslim, pemilihan umum merupakan wahana demokrasi yang bermoral, beretika dan sehat serta jauh dari praktik-praktik kebiadaban.
Masa kampanye, khususnya kampanye pilpres, harus menjadi momentum pemaparan program, visi dan misi para kandidat agar publik mempunyai gambaran mengenai para calon pemimpin. Bukan merusak sendi-sendi demokrasi dengan cara menyebarkan fitnah yang keji tidak bermoral seperti itu.
"Kita sungguh-sungguh mengecam bahkan mengutuk praktik seperti ini. Sudah melewati batas. Tidak beretika sama sekali. Karena itu penegakan hukum harus berjalan," ujar dia.
Dia mengingatkan agar aturan hukum dan etika ada di atas segalanya. Pertarungan, kontestasi tetap harus dalam bingkai aturan-aturan dan kaidah demokrasi. Jangan memberikan ruang kepada pihak ke tiga atau ke empat untuk menciptakan air keruh mengadu domba masyarakat.
"Kita harus menjaga agar kontestasi ini berjalan di dalam koridor demokrasi dan aturan hukum. Sekali kita bermain fitnah, menyebarkan hoaks dan sejenisnya, pihak ke tiga atau ke empat akan dengan mudah menumpangnya. Kita yang saling tuding, saling tuduh," ungkap dia.
Taslim meminta polisi untuk secepatnya menyelidiki penyebaran foto kondom tersebut dan membawanya ke meja hijau. “Agar menjadi pelajaran bagi siapa saja, bahwa setiap tindakan ada konsekuensi hukum. Jangan mudah disuruh-suruh dengan iming-iming tertentu," pungkas Taslim.
Sebelumnya, beredar foto kondom bergambar paslon Jokowi-Amin di WhatsApp dan media sosial lainnya. Foto itu menuai polemik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
