Pemilu 2019 Dinilai Sudah Transparan
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri.
Jakarta: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Abdul Kadir Karding menyebut Pemilu 2019 sudah berlangsung transparan. Segala instrumen digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membuat Pemilu jujur, adil, dan terbuka..
"Transparansi itu kunci dari pemilu yang jurdil. Di pemilu kali ini kita patut memuji KPU yang begitu transparan dalam menyajikan penghitungannya," kata Karding di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.
Karding mengatakan, lembaga yang menggelar hitung cepat (quick count) juga sudah bekerja secara terbuka. Data hitung cepat yang dipublikasi lembaga survei bisa menjadi data pembanding.
Makanya, menurut Karding, siapa pun pihak yang ingin berdebat soal hasil pemilu sudah seharusnya memiliki sikap yang sama dengan KPU atau lembaga quick count. Bila mengkritik pemilu tanpa data yang transparan, maka sikap itu bisa dinilai tak lebih dari usaha menyesatkan informasi.
"Kita ini sekarang berbicara ilmu statistika yang mana harus ada data untuk beragumentasi. Jadi akan sesat kita jika hanya berbicara tanpa data," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Menurut Karding, segala tahapan pemilu yang berjalan sukses dan lancar sudah seharusnya diapresiasi. Bukan justru didelegitimasi karena kekecewaan soal hasil perolehan suara calon tertentu yang belum sesuai dengan harapan.
"Ada kalah dan menang. Ada yang luas dan tidak puas akan hasil. Itu semua wajar. Yang tak wajar kalau rasa puas dan tidak puas itu membuat kita bersikap di luar logika," ungkapnya.
Menurut Karding, setiap tahapan demokrasi memang wajar untuk dikritisi secara terbuka. Makanya, dia pun menyambut positif sikap KPU maupun lembaga survei yang membuka lebar-lebar data ke publik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Transparansi itu kunci dari pemilu yang jurdil. Di pemilu kali ini kita patut memuji KPU yang begitu transparan dalam menyajikan penghitungannya," kata Karding di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.
Karding mengatakan, lembaga yang menggelar hitung cepat (quick count) juga sudah bekerja secara terbuka. Data hitung cepat yang dipublikasi lembaga survei bisa menjadi data pembanding.
Makanya, menurut Karding, siapa pun pihak yang ingin berdebat soal hasil pemilu sudah seharusnya memiliki sikap yang sama dengan KPU atau lembaga quick count. Bila mengkritik pemilu tanpa data yang transparan, maka sikap itu bisa dinilai tak lebih dari usaha menyesatkan informasi.
"Kita ini sekarang berbicara ilmu statistika yang mana harus ada data untuk beragumentasi. Jadi akan sesat kita jika hanya berbicara tanpa data," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Menurut Karding, segala tahapan pemilu yang berjalan sukses dan lancar sudah seharusnya diapresiasi. Bukan justru didelegitimasi karena kekecewaan soal hasil perolehan suara calon tertentu yang belum sesuai dengan harapan.
"Ada kalah dan menang. Ada yang luas dan tidak puas akan hasil. Itu semua wajar. Yang tak wajar kalau rasa puas dan tidak puas itu membuat kita bersikap di luar logika," ungkapnya.
Menurut Karding, setiap tahapan demokrasi memang wajar untuk dikritisi secara terbuka. Makanya, dia pun menyambut positif sikap KPU maupun lembaga survei yang membuka lebar-lebar data ke publik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
