e-Rekap Bisa Menjadi Alternatif Pemilu Efisien dan Murah
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera - MI/Atet Dwi P.
Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyambut positif wacana penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Mardani menilai e-Rekap bisa menjadi alternatif mewujudkan pemilu yang murah dan efisien.
"Saya setuju KPU mau buat terobosan e-Rekap ini," kata Mardani ketika dihubungi Medcom.id, Sabtu, 6 Juli 2019.
Namun demikian, Mardani memberi sejumlah catatan terkait wacana tersebut. Dia meminta KPU bisa menjamin teknologi yang nantinya digunakan tangguh, tak mudah rusak dan diretas, serta mudah digunakan.
Selain itu, Mardani juga meminta KPU menggunakan teknologi buatan dalam negeri untuk menjamin aspek keamananya serta melakukan uji publik atau audit publik.
Namun, sebelum melangkah terlalu jauh, Mardani mengajak KPU dan penyelenggara pemilu untuk duduk bersama membahas evaluasi pemilu serentak 2019 terlebih dahulu.
Dia mengaku, Komisi II sudah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Saya menyarankan sebaiknya kita evaluasi secara menyeluruh dulu pemilu serentak 2019 yang baru berlangsung ini,” katanya.
Baca: e-Rekap Butuh Restu Parlemen
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggulirkan wacana penerepan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. KPU akan membawa wacana itu ke DPR.
"Kami hari Senin, 8 Juli 2019 akan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, kami akan menyampaikan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) sebagai hasil resmi," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
"Saya setuju KPU mau buat terobosan e-Rekap ini," kata Mardani ketika dihubungi Medcom.id, Sabtu, 6 Juli 2019.
Namun demikian, Mardani memberi sejumlah catatan terkait wacana tersebut. Dia meminta KPU bisa menjamin teknologi yang nantinya digunakan tangguh, tak mudah rusak dan diretas, serta mudah digunakan.
Selain itu, Mardani juga meminta KPU menggunakan teknologi buatan dalam negeri untuk menjamin aspek keamananya serta melakukan uji publik atau audit publik.
Namun, sebelum melangkah terlalu jauh, Mardani mengajak KPU dan penyelenggara pemilu untuk duduk bersama membahas evaluasi pemilu serentak 2019 terlebih dahulu.
Dia mengaku, Komisi II sudah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Saya menyarankan sebaiknya kita evaluasi secara menyeluruh dulu pemilu serentak 2019 yang baru berlangsung ini,” katanya.
Baca: e-Rekap Butuh Restu Parlemen
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggulirkan wacana penerepan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. KPU akan membawa wacana itu ke DPR.
"Kami hari Senin, 8 Juli 2019 akan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, kami akan menyampaikan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) sebagai hasil resmi," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
