Kominfo Awasi Konten Hoaks hingga Pelanggaran Netralitas ASN
Ilustrasi. (medcom.id)
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan jenis konten yang akan diawasi dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu tercantum dalam buku saku pengawasan dan penanganan konten terkait Pemilu 2024 yang baru dirilis.
"Buku saku ini memudahkan kerja teman-teman Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk melaporkan konten-konten yang melanggar," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023.
Semuel memerinci konten negatif terkait kampanye yang diawasi ialah yang terkait fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Kemudian unggahan soal suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta hoaks.
"Kemudian soal terorisme atau radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, serta konten negatif yang direkomendasikan instansi pengawas sektor," papar dia.
Jenis konten lainnya, yakni konten yang meresahkan masyarakat dan konten yang melanggar nilai sosial dan budaya. Terakhir, konten yang mengandung unsur pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Semuel menyebut buku saku itu juga memuat informasi-informasi penting. Misalnya lini masa penyelenggaraan Pemilu 2024, landasan hukum penanganan konten negatif, dan ketentuan pelaksanaan kampanye di media sosial.
"Jadi apa yang harus dilakukan di lapangan, kita sudah berikan pedoman," jelas dia.
Semuel menuturkan nantinya Bawaslu daerah meneruskan temuan konten negatif ke Bawaslu pusat dan Kominfo. Lantas, mereka akan menganalisis dan melakukan tindakan bila terbukti melanggar ketentuan.
"Kalau di website tidak terdaftar atau yang menyatakan media berita tapi tidak terdaftar di Dewan Pers, akan ada pemblokiran," ucap dia.
Sementara itu, Kominfo akan berkonsultasi lebih dulu dengan Dewan Pers bila konten negatif itu ada di media yang terdaftar. Namun Semuel menegaskan pihaknya serius menangani konten negatif agar tidak menimbulkan perpecahan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Buku saku ini memudahkan kerja teman-teman Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk melaporkan konten-konten yang melanggar," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023.
Semuel memerinci konten negatif terkait kampanye yang diawasi ialah yang terkait fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Kemudian unggahan soal suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta hoaks.
"Kemudian soal terorisme atau radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, serta konten negatif yang direkomendasikan instansi pengawas sektor," papar dia.
Jenis konten lainnya, yakni konten yang meresahkan masyarakat dan konten yang melanggar nilai sosial dan budaya. Terakhir, konten yang mengandung unsur pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
| Baca: Mengawal Pemilu 2024 Damai Disebut Kewajiban Bersama |
Semuel menyebut buku saku itu juga memuat informasi-informasi penting. Misalnya lini masa penyelenggaraan Pemilu 2024, landasan hukum penanganan konten negatif, dan ketentuan pelaksanaan kampanye di media sosial.
"Jadi apa yang harus dilakukan di lapangan, kita sudah berikan pedoman," jelas dia.
Semuel menuturkan nantinya Bawaslu daerah meneruskan temuan konten negatif ke Bawaslu pusat dan Kominfo. Lantas, mereka akan menganalisis dan melakukan tindakan bila terbukti melanggar ketentuan.
"Kalau di website tidak terdaftar atau yang menyatakan media berita tapi tidak terdaftar di Dewan Pers, akan ada pemblokiran," ucap dia.
Sementara itu, Kominfo akan berkonsultasi lebih dulu dengan Dewan Pers bila konten negatif itu ada di media yang terdaftar. Namun Semuel menegaskan pihaknya serius menangani konten negatif agar tidak menimbulkan perpecahan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
