Wiranto Sebut Tudingan Konspirasi Kecurangan Tendensius
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menjawab tuduhan adanya intervensi terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Tuduhan menyebut adanya konspirasi antara pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rapat fokus pada permasalahan setelah pemungutan suara Pemilu 2019.
"Banyak sekali tuduhan-tuduhan selama ini yang mengisyaratkan, katakanlah menyasar adanya konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kira-kira begitu. Antara penyelenggara pemilu dan pemerintah," kata Wiranto di Ruang Parikesit Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019.
Wiranto mengatakan tuduhan yang beredar telah mendeligitimasi pemerintah, KPU, dan Bawaslu di tengah proses penghitungan real count. Bentuk 'serangan' ini bertebaran khususnya di media sosial.
"Tuduhan tersebut tentu sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar, serta tidak berdasar," tegas Wiranto.
(Baca juga: Wiranto: Tidak Ada Kerusuhan di Pemilu 2019)
Wiranto menegaskan tak benar ada konspirasi pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Sebab, KPU dan Bawaslu dipilih melalui DPR.
"Finalisasi memilih mereka komisionernya itu oleh DPR, bukan Presiden," kata Wiranto.
Mantan Panglima TNI ini menambahkan KPU dan Bawaslu memiliki struktur lembaga sendiri. Artinya, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara mana pun dan tidak berada dalam kendali pemerintah.
"Tidak pernah ada pikiran kehendak dari Pemerintah untuk mengintervensi kinerja KPU dan Bawaslu. Apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu," ujar Wiranto.
Dalam rapat ini sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Kemudian beberapa perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kejaksaan Agung.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rapat fokus pada permasalahan setelah pemungutan suara Pemilu 2019.
"Banyak sekali tuduhan-tuduhan selama ini yang mengisyaratkan, katakanlah menyasar adanya konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kira-kira begitu. Antara penyelenggara pemilu dan pemerintah," kata Wiranto di Ruang Parikesit Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019.
Wiranto mengatakan tuduhan yang beredar telah mendeligitimasi pemerintah, KPU, dan Bawaslu di tengah proses penghitungan real count. Bentuk 'serangan' ini bertebaran khususnya di media sosial.
"Tuduhan tersebut tentu sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar, serta tidak berdasar," tegas Wiranto.
(Baca juga: Wiranto: Tidak Ada Kerusuhan di Pemilu 2019)
Wiranto menegaskan tak benar ada konspirasi pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Sebab, KPU dan Bawaslu dipilih melalui DPR.
"Finalisasi memilih mereka komisionernya itu oleh DPR, bukan Presiden," kata Wiranto.
Mantan Panglima TNI ini menambahkan KPU dan Bawaslu memiliki struktur lembaga sendiri. Artinya, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara mana pun dan tidak berada dalam kendali pemerintah.
"Tidak pernah ada pikiran kehendak dari Pemerintah untuk mengintervensi kinerja KPU dan Bawaslu. Apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu," ujar Wiranto.
Dalam rapat ini sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Kemudian beberapa perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kejaksaan Agung.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
