PAN Tolak Wacana Pansus Kecurangan Pemilu
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan tak setuju pembentukan panitia khusus (pansus) kecurangan pemilihan umum (pemilu). Dia menilai tidak ada urgensi pembentukan pansus pemilu saat ini.
"Sama sekali tidak relevan karena kan kita tidak melihat ada suatu seperti kata Pak Mahfud (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.
Menurut dia, usulan pembentukan pansus tidak sesuai dengan mekanisme aturan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa pemilu melalui pansus.
“Itu sudah ada mekanisme di dalam Undang-Undang Pemilu kan kalau ada indikasi kecurangan yaitu kita harus membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi," ujar Bara.
Usulan pembentukan pansus pemilu dilontarkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon. Pansus diharap menginvestigasi dugaan kecurangan Pemilu 2019.
"Saya akan mengusulkan (dibentuk pansus), meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan," kata Fadli Zon, di ruangan kerjanya, di Lantai 3 Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
Politikus Gerindra itu menyebut kecurangan yang terjadi cukup masif. Tidak hanya setelah pemungutan suara, kecurangan sudah terlihat sebelum pemilu dimulai.
"Ini salah satu opsi (pilihan) yang bisa dilakukan. Ya, kalau dari paslon (pasangan calon) nanti terserah mau disikapi seperti apa kecurangan yang masif," ucap dia.
Dia menyebut pansus dapat melihat secara mendalam mengenai pelaksanaan pemilu. Hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Pencoblosan Pemilu 2019 sudah berlangsung pada Rabu, 17 April 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, publik memilih secara bersamaan presiden serta wakilnya di DPR, DPRD, dan DPD.
Baca: NasDem Ditaksir Dapat 80 Kursi DPR
Berdasarkan hitung cepat, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf diprediksi memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi-Ma’ruf meraih sekitar 54 persen suara, sedangkan rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 45 persen.
Namun, kubu Prabowo enggan mengakui hasil hitung cepat yang disiarkan sejumlah media nasional. Prabowo mengeklaim sebagai pemenang Pilpres 2019 berdasarkan penghitungan internal jajarannya. Relawan pun diminta mengawal suara di daerah.
Angka yang ditampilkan dalam hitung cepat sejatinya tak beda jauh dengan sistem informasi hasil hitung suara (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Per siang ini, Jokowi meraih 56,09 persen suara, sedangkan Prabowo 43,91 persen dalam sistem resmi dari KPU ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Sama sekali tidak relevan karena kan kita tidak melihat ada suatu seperti kata Pak Mahfud (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.
Menurut dia, usulan pembentukan pansus tidak sesuai dengan mekanisme aturan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa pemilu melalui pansus.
“Itu sudah ada mekanisme di dalam Undang-Undang Pemilu kan kalau ada indikasi kecurangan yaitu kita harus membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi," ujar Bara.
Usulan pembentukan pansus pemilu dilontarkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon. Pansus diharap menginvestigasi dugaan kecurangan Pemilu 2019.
"Saya akan mengusulkan (dibentuk pansus), meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan," kata Fadli Zon, di ruangan kerjanya, di Lantai 3 Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
Politikus Gerindra itu menyebut kecurangan yang terjadi cukup masif. Tidak hanya setelah pemungutan suara, kecurangan sudah terlihat sebelum pemilu dimulai.
"Ini salah satu opsi (pilihan) yang bisa dilakukan. Ya, kalau dari paslon (pasangan calon) nanti terserah mau disikapi seperti apa kecurangan yang masif," ucap dia.
Dia menyebut pansus dapat melihat secara mendalam mengenai pelaksanaan pemilu. Hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Pencoblosan Pemilu 2019 sudah berlangsung pada Rabu, 17 April 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, publik memilih secara bersamaan presiden serta wakilnya di DPR, DPRD, dan DPD.
Baca: NasDem Ditaksir Dapat 80 Kursi DPR
Berdasarkan hitung cepat, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf diprediksi memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi-Ma’ruf meraih sekitar 54 persen suara, sedangkan rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 45 persen.
Namun, kubu Prabowo enggan mengakui hasil hitung cepat yang disiarkan sejumlah media nasional. Prabowo mengeklaim sebagai pemenang Pilpres 2019 berdasarkan penghitungan internal jajarannya. Relawan pun diminta mengawal suara di daerah.
Angka yang ditampilkan dalam hitung cepat sejatinya tak beda jauh dengan sistem informasi hasil hitung suara (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Per siang ini, Jokowi meraih 56,09 persen suara, sedangkan Prabowo 43,91 persen dalam sistem resmi dari KPU ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
