Jakarta: Mahasiswa kecewa dengan respons pemerintah yang menyebut kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai aksi partisan. Aksi yang dilakukan mahasiswa murni karena khawatir dengan demokrasi saat ini.

“Kami sakit hati ketika gerakan kami dibilang gerakan partisan, gerakan yang ditunggangi” kata Koordinator Media BEM SI, Ragner Angga HMJ, dalam tayangan Metro TV, Jumat, 9 Februari 2024.

Ragner menegaskan aksi yang dilakukan para mahasiswa merupakan gerakan yang konsisten melawan nepotisme dalam kenegaraan. Bau-bau nepotisme terendus usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
 

Baca juga: Guru Besar UGM Khawatir Sikap Jokowi Bisa Timbulkan Kekacauan Negara

“Setelah putusan MK itu diketok, kita sudah mencium bau-bau pelanggaran disitu. 20 Oktober kita turun, 3.000 mahasiswa di patung kuda, kemudian apa? tidak ada didengar, ” ungkap dia.

Ragner menyebut nepotisme telah ada sejak dulu hingga saat ini. Menurut dia, hal itu diperlihatkan dengan begitu nyata dengan tindakan-tindakan yang seolah-olah dipaksakan, seperti putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres.

Ragner menjelaskan sejak awal memang suara mahasiswa tidak didengarkan oleh pemerintah. Dia menegaskan demokrasi bukan hanya suara yang didengarkan melainkan dipertimbangkan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))