Jokowi Didesak Perintahkan Gibran Mundur dari Cawapres, Warganet: Dia Mana Mau!
Jokowi Widodo bersama putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. (Dok Setneg)
Jakarta: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI langgar etik mengundang beragam respons publik. Bahkan Jokowi didesak untuk memerintahkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Perlu mencari cara dukungan publik memberi dukungan dan tekanan massal supaya Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memerintahkan mundur sebagai (calon wakil) presiden," kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Rabu, 7 Februari 2024.
Menurut dia, putusan DKPP tersebut menjadi puncak dari problem etik yang terjadi belakangan ini. Busyro menilai permintaan agar Jokowi memerintahkan anaknya mundur jadi cawapres menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan problem etik.
"Penyelesaian secara hukum di Indonesia itu hampir mustahil karena Mahkamah Konstitusi sebagai puncak itu pun juga sudah direnggut independency martabatnya oleh pihak-pihak yang terkait dengan keluarga Gibran, lalu sekarang kuncinya ialah problem etik ini harus menjadi agenda seluruh elemen kekuatan masyarakat sipil di kampus atau di luar kampus," lanjutnya.
Putusan DKPP, kata Busyro, semakin meyakinkan jika langkah memerintahkan Gibran mundur tidak akan mengganggu proses pilpres, Meskipun, pilpres tinggal enam hari lagi.
"Pelanggaran etika kalau ini diterus-teruskan akan mengganggu perjalanan bangsa dan lahir kemungkinan potensi presiden yang dipaksa-paksakan secara melanggar etik dan pasangan presiden yang terpilih itu tidak memiliki legitimasi. Artinya sudah mengalami delegitimasi sejak putusan MKMK dan terutama karena putusan DKPP KPU,” pungkasnya.
Terkait usulan agar Jokowi memerintahkan Gibran untuk mundur sebagai cawapres, warganet pun turut memberi respons. Mayoritas warganet menilai hal tersebut tidak mungkin dilakukan Jokowi. Pasalnya rentetan pelanggaran etik yang terjadi justru berasal dari ambisi kekuasaan.
"Kekuasaan itu bagaikan candu yg memabukkan mana mau pak jkw," cuit seorang warganet.
"Udah mengeluarkan dana kampanye paling banyak terus disuruh mundur? dia mana mau, yang bener ajeeee??? RUGIII DONGG," timpal warganet lain.
"Gak bakalan dia mauuu," komentar salah satu akun.
"Justru dia (Jokowi) yang ngotot," tulis akun lainnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((PRI))
"Perlu mencari cara dukungan publik memberi dukungan dan tekanan massal supaya Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memerintahkan mundur sebagai (calon wakil) presiden," kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Rabu, 7 Februari 2024.
Menurut dia, putusan DKPP tersebut menjadi puncak dari problem etik yang terjadi belakangan ini. Busyro menilai permintaan agar Jokowi memerintahkan anaknya mundur jadi cawapres menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan problem etik.
"Penyelesaian secara hukum di Indonesia itu hampir mustahil karena Mahkamah Konstitusi sebagai puncak itu pun juga sudah direnggut independency martabatnya oleh pihak-pihak yang terkait dengan keluarga Gibran, lalu sekarang kuncinya ialah problem etik ini harus menjadi agenda seluruh elemen kekuatan masyarakat sipil di kampus atau di luar kampus," lanjutnya.
Putusan DKPP, kata Busyro, semakin meyakinkan jika langkah memerintahkan Gibran mundur tidak akan mengganggu proses pilpres, Meskipun, pilpres tinggal enam hari lagi.
"Pelanggaran etika kalau ini diterus-teruskan akan mengganggu perjalanan bangsa dan lahir kemungkinan potensi presiden yang dipaksa-paksakan secara melanggar etik dan pasangan presiden yang terpilih itu tidak memiliki legitimasi. Artinya sudah mengalami delegitimasi sejak putusan MKMK dan terutama karena putusan DKPP KPU,” pungkasnya.
| Baca juga: Ketua KPU Terbukti Melanggar Etik, Yakin Pemilu Bakal Adil? |
Respons warganet
Terkait usulan agar Jokowi memerintahkan Gibran untuk mundur sebagai cawapres, warganet pun turut memberi respons. Mayoritas warganet menilai hal tersebut tidak mungkin dilakukan Jokowi. Pasalnya rentetan pelanggaran etik yang terjadi justru berasal dari ambisi kekuasaan.
"Kekuasaan itu bagaikan candu yg memabukkan mana mau pak jkw," cuit seorang warganet.
"Udah mengeluarkan dana kampanye paling banyak terus disuruh mundur? dia mana mau, yang bener ajeeee??? RUGIII DONGG," timpal warganet lain.
"Gak bakalan dia mauuu," komentar salah satu akun.
"Justru dia (Jokowi) yang ngotot," tulis akun lainnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((PRI))
BERITA TERKAIT
