Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pemilu 2019 di TPS 91, Depok, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)
Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pemilu 2019 di TPS 91, Depok, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

Pemisahan Pemilu Serentak Terkendala Aturan

Pemilu pileg pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Arga sumantri • 24 April 2019 14:29
Jakarta: Wacana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mencuat usai penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menyebut wacana ini masih menjadi problematika hukum.
 
Ia menjelaskan pemilu serentak mencakup dua hal; pemilu nasional yang meliputi pemilihan presiden, DPD, dan DPR serta pemilu daerah yang diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan DPRD.
 
Menurut Baidowi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pilkada bukan merupakan rezim pemilu sehingga pembiayaannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah menjadi salah satu kendala memisahkan pemilu serentak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Usulan pemecahan pelaksanaan pemilu ini juga memiliki kendala dari aspek landasan hukum karena sudah ada putusan MK," kata Baidowi kepada Medcom.id, Rabu, 24 April 2019.
 
Baca juga:Ma'ruf Amin Ingin Pemilu Serentak Dievaluasi
 
Baidowi mengatakan untuk mengubah putusan MK, perlu dilakukan amandemen Undang-undang 1945 yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan pemilu. Mengingat pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang banyak memakan korban.
 
"Dari persoalan di atas kami sepakat melakukan revisi Undang-undang Pemilu untuk perbaikan sistem ke depan namun tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi," ujar Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
 
Pemilu tahun ini ia nilai terlalu kompleks terutama saat proses rekapitulasi suara yang membutuhkan banyak waktu. Lamanya proses penghitungan suara menyebabkan banyak petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tumbang hingga meninggal.
 
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pun berharap sistem pemilu serentak dikaji ulang. Alasannya, pemilu serentak membuat beban kerja petugas KPPS menjadi lebih berat dan berkali lipat.
 
"Konsekuensi logis dari pemilu serentak kan volume pekerjaan menjadi sangat meningkat. Semoga ini menjadi masukan bagi pembuat undang-undang untuk memformulasikan sistem pemilu untuk pemilu berikutnya," ujar Wahyu ketika dihubungi, Jakarta, Minggu, 21 April 2019.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif