Posisi Romahurmuziy di TKN Diserahkan ke PPP
Ketua PPP Romahurmuziy. Foto: MI/ Barry
Jakarta: Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily mengatakan penggantian posisi Romahurmuziy (Romi) sebagai Wakil TKN Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi hak PPP.
Penggantian tersebut dilakukan setelah Romi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
"Pengisian posisi Pak Romi sebagai Wakil TKN PPP itu dikembalikan kepada internal partai. Kami enggak akan intervensi proses internal yg terjadi di PPP," katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa, 19 Maret 2019.
TKN juga tidak memberikan tenggat waktu pergantian jabatan Romi tersebut. Sebab kewenangan berada di internal partai politik (parpol).
"Kita enggak sama sekali beri tenggat. Kita minta selesaikan saja di PPP, apa yang terjadi di internal mereka. Kita enggak mau ikut campur karena itu kewenangan ada di masing-masing parpol," terang Ace.
Ace berharap PPP mampu menyelesaikan persoalan internal mereka secepat mungkin. Sehingga tidak berpengaruh pada TKN dan pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Kita harap proses penyelesaian di PPP bisa dipulihkan melalui mekanisme organisasi sebaik-baiknya. Sehingga enggak mengganggu konsolidasi mereka," ucap Ace.
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS).
Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag untuk kedua orang tersebut. Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romi untuk mengurus proses seleksi jabatan di Kemenag.
Atas perbuatannya, Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
Penggantian tersebut dilakukan setelah Romi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
"Pengisian posisi Pak Romi sebagai Wakil TKN PPP itu dikembalikan kepada internal partai. Kami enggak akan intervensi proses internal yg terjadi di PPP," katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa, 19 Maret 2019.
TKN juga tidak memberikan tenggat waktu pergantian jabatan Romi tersebut. Sebab kewenangan berada di internal partai politik (parpol).
"Kita enggak sama sekali beri tenggat. Kita minta selesaikan saja di PPP, apa yang terjadi di internal mereka. Kita enggak mau ikut campur karena itu kewenangan ada di masing-masing parpol," terang Ace.
Ace berharap PPP mampu menyelesaikan persoalan internal mereka secepat mungkin. Sehingga tidak berpengaruh pada TKN dan pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Kita harap proses penyelesaian di PPP bisa dipulihkan melalui mekanisme organisasi sebaik-baiknya. Sehingga enggak mengganggu konsolidasi mereka," ucap Ace.
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS).
Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag untuk kedua orang tersebut. Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romi untuk mengurus proses seleksi jabatan di Kemenag.
Atas perbuatannya, Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
