KPU Mulai Godok Teknis Penerapan e-Rekap
Komisioner KPU Viryan Azis - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. KPU mulai membahas teknis penerapan e-Rekap.
Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan e-Rekap sebenarnya sudah diterapkan KPU sejak Pemilu 2004 melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Hanya saja, hasil rekap dalam Situng hingga kini belum ditetapkan KPU sebagai hasil resmi.
"Salah satu pertimbangannya adalah selama pemilu 2019 banyak orang berpikir Situng adalah hasil resmi. Selain itu, memang kita berpikir suatu waktu nanti situng dijadikan hasil resmi, dan kita lihat momentumnya di Pilkada serentak 2020," kata Viryan di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
Viryan menegaskan pihaknya tak menutup mata terhadap sejumlah tudingan-tudingan yang meragukan Situng selama tahapan Pemilu 2019. Oleh karena itu dia menilai masih banyak hal yang harus dipersiapkan KPU sebelum memutuskan menggunakan Situng sebagai hasil rekap resmi.
Selain kesiapan infrastruktur fisik, KPU juga harus memastikan perangkat lunak yang mumpuni. KPU juga harus memastikan kesiapan sumber daya manusia yang nantinya akan mengoperasikan Situng sehingga hasil Situng bisa diterima semua pihak sebagai hasil resmi.
"Akan ada minimal satu bulan, bisa sampai dua sampai tiga bulan publik bisa mensimulasi e-Rekap. Kita sosialisasikan, kita edukasi, bukan seolah-olah barang asing ya. Itu jadi bagian kerja KPU di daerah," ujarnya.
(Baca: KPU Bakal Bawa Usulan e-Rekap Pilkada ke DPR)
Lebih jauh lagi, lanjut Viryan, KPU juga terus mendalami opsi-opsi untuk menyempurnakan sistem keamanan Situng. Salah satu alternatifnya adalah dengan melengkapi formulir C1 berhologram yang akan dipindai ke dalam Situng dengan barcode, menciptakan kode khusus yang merujuk langsung ke tempat pemungutan suara (TPS), hingga opsi melibatkan saksi untuk menyaksikan langsung proses entri data ke dalam Situng.
"Misalnya ada saksi saat entri data mengajukan keberatan, 'oh datanya ini tidak benar, (maka) disisihkan, (dan) diperbaiki, baru dientri. Atau dientri dulu, dalam hal nanti ada masa sanggah, oh ini datanya keliru, kemudian dicek ke formulir C1 plano," jelasnya.
Viryan menyebut jika nanti usulan ini disetujui, maka Situng akan menggantikan metode rekap manual berjenjang. Lebih jauh lagi, dia mengatakan jika e-Rekap berhasil diterapkan di Pilkada 2020, bukan tak mungkin sistem ini akan digunakan pada Pemilu 2024.
"Kalau kita mau lihat ke depan, Situng sebagai hasil resmi itu ke depan dimungkinkan sebagai hasil resmi 2024, dengan asumsi sejak Pilkada 2020 sudah digunakan, sudah dipraktikan beberapa kali," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan e-Rekap sebenarnya sudah diterapkan KPU sejak Pemilu 2004 melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Hanya saja, hasil rekap dalam Situng hingga kini belum ditetapkan KPU sebagai hasil resmi.
"Salah satu pertimbangannya adalah selama pemilu 2019 banyak orang berpikir Situng adalah hasil resmi. Selain itu, memang kita berpikir suatu waktu nanti situng dijadikan hasil resmi, dan kita lihat momentumnya di Pilkada serentak 2020," kata Viryan di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
Viryan menegaskan pihaknya tak menutup mata terhadap sejumlah tudingan-tudingan yang meragukan Situng selama tahapan Pemilu 2019. Oleh karena itu dia menilai masih banyak hal yang harus dipersiapkan KPU sebelum memutuskan menggunakan Situng sebagai hasil rekap resmi.
Selain kesiapan infrastruktur fisik, KPU juga harus memastikan perangkat lunak yang mumpuni. KPU juga harus memastikan kesiapan sumber daya manusia yang nantinya akan mengoperasikan Situng sehingga hasil Situng bisa diterima semua pihak sebagai hasil resmi.
"Akan ada minimal satu bulan, bisa sampai dua sampai tiga bulan publik bisa mensimulasi e-Rekap. Kita sosialisasikan, kita edukasi, bukan seolah-olah barang asing ya. Itu jadi bagian kerja KPU di daerah," ujarnya.
(Baca: KPU Bakal Bawa Usulan e-Rekap Pilkada ke DPR)
Lebih jauh lagi, lanjut Viryan, KPU juga terus mendalami opsi-opsi untuk menyempurnakan sistem keamanan Situng. Salah satu alternatifnya adalah dengan melengkapi formulir C1 berhologram yang akan dipindai ke dalam Situng dengan barcode, menciptakan kode khusus yang merujuk langsung ke tempat pemungutan suara (TPS), hingga opsi melibatkan saksi untuk menyaksikan langsung proses entri data ke dalam Situng.
"Misalnya ada saksi saat entri data mengajukan keberatan, 'oh datanya ini tidak benar, (maka) disisihkan, (dan) diperbaiki, baru dientri. Atau dientri dulu, dalam hal nanti ada masa sanggah, oh ini datanya keliru, kemudian dicek ke formulir C1 plano," jelasnya.
Viryan menyebut jika nanti usulan ini disetujui, maka Situng akan menggantikan metode rekap manual berjenjang. Lebih jauh lagi, dia mengatakan jika e-Rekap berhasil diterapkan di Pilkada 2020, bukan tak mungkin sistem ini akan digunakan pada Pemilu 2024.
"Kalau kita mau lihat ke depan, Situng sebagai hasil resmi itu ke depan dimungkinkan sebagai hasil resmi 2024, dengan asumsi sejak Pilkada 2020 sudah digunakan, sudah dipraktikan beberapa kali," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
