Jakarta: Partai NasDem siap mengawal jalannya proses Pemilu 2019 sampai ke sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, NasDem telah menyiapkan Badan Advokasi Hukum (Bahu) untuk mengawal sengketa tersebut.
Sejauh ini, 160 kader NasDem dari 34 DPW dengan latar belakang advokat telah dibentuk dalam rapat koordinasi (rakornas) Bahu 2019. Mereka akan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di pusat Diklat MK besok.
"Ini untuk mempersiapkan diri selain materi yang didapatkan dalam Bimtek juga disiapkan materi internal kita siap," kata Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum Taufik Basari di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Minggu, 27 Januari 2019.
Taufik mengatakan anggata Bahu harus mendapatkan bukti-bukti nyata terjadinya pelanggaran Pemilu. Mengingat, masalah utama dalam sengketa Pemilu di MK adalah pemutihan.
"Bukan soal kongkalikong dengan MK, sengketa pemilu soal bukti saja, siapa yang punya bukti dia yang menang," ucap dia.
(
Baca: Surya Paloh Optimistis Target Tiga Besar NasDem Tercapai)
Menurut Taufik, jika ke depannya ada kader Nasdem yang tersangkut masalah hukum, Bahu akan berkoordinasi dengan tim siaga kampanye. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diingikan.
"Banyak caleg-caleg tidak berkoordinasi, (akhirnya) banyak yang kena sanksi administratif dan hukum, itu tidak kita harapkan, makanya kita kumpul di sini dalam rangka memperkuat," ujarnya.
Rakornas kali ini dihadiri oleh Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem I.G.K Manila. Ketu DPP Nasdem Willy Aditya juga ikut menghadiri rapat tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((JMS))