Keretakan BPN Prabowo-Sandiaga Dinilai Wajar
Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ANT/Irwansyah Putra.
Jakarta: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut perpecahan di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai terlihat. Perpecahan itu pun dinilai lumrah terjadi.
"Indikator perpecahan sudah ada. Dalam politik ada kecenderungan partai politik merapat pada yang dianggap menang," kata Ujang saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 7 Mei 2019.
Ujang menjelaskan di Indonesia tidak ada koalisi politik yang permanen. Koalisi partai politik juga cenderung terbentuk karena kepentingan bukan ideologi.
"Kalau koalisi kepentingan mudah luntur dan mudah goyah. Ini yang terjadi di kubu 02," ujar Ujang.
Baca: ‘Setan Gundul’ Bukti Keretakan Kubu Prabowo
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai tanda-tanda pecahnya BPN terlihat jelas. Dia mencontohkan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Jerry mengatakan pertemuan itu menjadi kesempatan AHY melobi Jokowi. Apalagi, prospek AHY cukup cerah di bursa Pilpres 2024.
"Untuk mengamankan itu artinya AHY harus jadi menteri dulu," ujar dia kepada Medcom.id.
Selain itu, kata Jerry, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera juga sempat melontarkan slogan-slogan #2019GantiPresiden dihentikan. Slogan ini dinilai sudah tak relevan pascapilpres 2019 berakhir.
Sikap yang tak jauh beda juga ditunjukkan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketum PAN Zulkifli Hasan disebut lebih dulu melobi Presiden Joko Widodo. Jerry menilai langkah itu diambil untuk mengamankan posisi jika Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih di Pilpres 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Indikator perpecahan sudah ada. Dalam politik ada kecenderungan partai politik merapat pada yang dianggap menang," kata Ujang saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 7 Mei 2019.
Ujang menjelaskan di Indonesia tidak ada koalisi politik yang permanen. Koalisi partai politik juga cenderung terbentuk karena kepentingan bukan ideologi.
"Kalau koalisi kepentingan mudah luntur dan mudah goyah. Ini yang terjadi di kubu 02," ujar Ujang.
Baca: ‘Setan Gundul’ Bukti Keretakan Kubu Prabowo
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai tanda-tanda pecahnya BPN terlihat jelas. Dia mencontohkan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Jerry mengatakan pertemuan itu menjadi kesempatan AHY melobi Jokowi. Apalagi, prospek AHY cukup cerah di bursa Pilpres 2024.
"Untuk mengamankan itu artinya AHY harus jadi menteri dulu," ujar dia kepada Medcom.id.
Selain itu, kata Jerry, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera juga sempat melontarkan slogan-slogan #2019GantiPresiden dihentikan. Slogan ini dinilai sudah tak relevan pascapilpres 2019 berakhir.
Sikap yang tak jauh beda juga ditunjukkan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketum PAN Zulkifli Hasan disebut lebih dulu melobi Presiden Joko Widodo. Jerry menilai langkah itu diambil untuk mengamankan posisi jika Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih di Pilpres 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
