Jakarta: Banyaknya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia dalam kurun waktu sejak pemungutan suara hingga proses penghitungan suara merupakan kejadian luar biasa. Meski begitu, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mendelegitimasi pemilu.

"Jangan sampai digoreng untuk mendeligitimasi hasil pemilu," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto dalam konferensi pers rencana riset tentang kejadian sakit dan meninggalnya petugas Pemilu 2019, di Fisipol UGM, Yogyakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Paling tidak ada dua alasan kuat meninggalnya petugas pemilu tidak dapat digunakan untuk mendelegitimasi pemilu. Pertama, meninggalnya petugas pemilu tidak dirancang. Dengan kata lain, mereka meninggal dunia tidak karena disengaja.

Kedua, petugas yang meninggal tidak terjadi masif. Misalnya, di satu tempat pemungutan suara (TPS) tidak semua petugas meninggal. Dari total hampir 6 juta petugas Pemilu 2019, yang meninggal sekitar 450 orang dan petugas yang sakit mencapai ribuan orang.

Erwan mengakui kejadian kali ini luar biasa. Pasalnya, bila dibandingkan dengan Pemilu 2014, petugas pemilu yang meninggal jauh lebih banyak. "Kami ikut priharin dan berbelasungkawa. Kami meyakini ini merupakan bentuk pengabdian," kata dia.

Dosen Fisipol UGM Dr Abdul Gaffar Karim memiliki hipotesis sementara soal beberapa celah pemicu masalah ini. Hipotesis ini didapat dari diskusi kelompok terfokus para pakar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Fakultas Psikologi, dan Fisipol UGM.

Pemicu itu mulai dari proses rekrutmen terkait kesehatan dan usia, beban kerja, ergonomisitas, ritme kerja, hingga tekanan politik atau tudingan berlebihan. Hal tersebut berkontribusi pada tingkat kelelahan petugas.

Untuk meneliti kejadian sakit dan meninggalnya petugas Pemilu 2019, UGM akan membuat riset lintas keilmuan. Hasilnya untuk memperkuat rekomendasi perbaikan sistem pemilu di lingkup nasional.

Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latief mengatakan pemilu serentak sebaiknya diperbaiki. Pasalnya, beban pekerjaan pelaksanaan pemilu saat ini begitu berat.

Sistem pemilu bisa dibuat tidak serentak. Pemilu dipisahkan dengan tingkat pusat yang meliputi presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD. Sementera itu, tingkat daerah memilih DPRD serta wali kota/bupati.

Lakukan audit

Kementerian Kesehatan membentuk tim untuk mengantisipasi terjadinya masalah kesehatan pascapemilu, terutama saat penghitungan suara. Tim kesehatan tersebut disiagakan di posko-posko tingkat provinsi dan pusat.

Baca: Hasil Pemilu di Bali dan Bangka Belitung Direkap

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan tenaga kesehatan akan siaga dalam 3 sif dengan jumlah minimal 3-4 personel mulai 7 Mei hingga 25 Mei 2019. Tim terdiri dari dokter umum, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah, perawat, serta untuk tingkat pusat dilengkapi spesialis anestesi.

"Jumlah posko tergantung kebutuhan di lapangan," ujar Menkes.

Data KPU pada 17 April hingga 7 Mei 2019 menyebutkan total petugas yang menderita sakit sebanyak 4.310 orang. Sementara itu, sebanyak 456 petugas meninggal dari total jumlah petugas 7.286.067 orang.

Di DKI Jakarta, ada 18 jiwa yang terenggut. Penyebab kematian mereka beragam, mulai dari infark miocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, gagal fungsi pernapasan, dan meningitis.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))