Isu Negatif KPU di Medsos Naik 70 kali Lipat
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto: MI/Susanto
Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran utama isu negatif di media sosial. Jumlah isu negatif yang menyerang KPU naik 70 kali lipat usai pemungutan suara 17 April.
Peneliti Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGocv) Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim hal ini terungkap dari hasil analia dari laporan Polgov dalam memetakan percakapan isu negatif dalam pemilu 2019.
"Isu negatif KPU lebih banyak ketimbang jumlah isu negatif yang mengarah pada kedua paslon capres dan cawapres," kata Gaffar.
Isu negatif tentang KPU sudah muncul sebelum pileg dan pilpres. Peningkatan frekuensi isu negatif ini menurut Gaffar tidak lepas dari pro-kontra antarpendukung paslon dalam menanggapi pemenang pilpres pada proses hitung cepat.
"Minimnya pendidikan dan pengetahuan politik di kalangan pemilih juga jadi salah satu faktor menjamurnya isu negatif ke KPU," ujar pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.
Gafar menilai pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan agar tidak muncul efek dari isu negatif dalam pemilu.
Polgiv UGM mencatat 15.486 cuitan isu negatif terhadap masing-masing paslon serta KPU. Angka ini hasil analisa big data peta percakapan isu negatif yang dilakukan 12-22 April 2019.
"Lokasi twit negatif terbanyak berasal dari daerah Provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 1.031 twit dan DKI Jakarta 856 twit," papar Wegik.
Namun tidak semua percakapan itu memiliki identitas lokasi. Selanjutnya untuk sebaran isu negatif setelah pemilu 17 April, ditemukan sekitar 13.030 twit negatif. Dari jumlah tersebut prosentase terbesar diarahkan ke KPU sebagai sasaran isu negatif.
Target isu negatif ke KPU sekitar 54 persen. Sementara ke paslon 01 sekitar 32,3 persen persen dan ke paslon 02 sekitar 12,9 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Peneliti Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGocv) Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim hal ini terungkap dari hasil analia dari laporan Polgov dalam memetakan percakapan isu negatif dalam pemilu 2019.
"Isu negatif KPU lebih banyak ketimbang jumlah isu negatif yang mengarah pada kedua paslon capres dan cawapres," kata Gaffar.
Isu negatif tentang KPU sudah muncul sebelum pileg dan pilpres. Peningkatan frekuensi isu negatif ini menurut Gaffar tidak lepas dari pro-kontra antarpendukung paslon dalam menanggapi pemenang pilpres pada proses hitung cepat.
"Minimnya pendidikan dan pengetahuan politik di kalangan pemilih juga jadi salah satu faktor menjamurnya isu negatif ke KPU," ujar pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.
Gafar menilai pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan agar tidak muncul efek dari isu negatif dalam pemilu.
Polgiv UGM mencatat 15.486 cuitan isu negatif terhadap masing-masing paslon serta KPU. Angka ini hasil analisa big data peta percakapan isu negatif yang dilakukan 12-22 April 2019.
"Lokasi twit negatif terbanyak berasal dari daerah Provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 1.031 twit dan DKI Jakarta 856 twit," papar Wegik.
Namun tidak semua percakapan itu memiliki identitas lokasi. Selanjutnya untuk sebaran isu negatif setelah pemilu 17 April, ditemukan sekitar 13.030 twit negatif. Dari jumlah tersebut prosentase terbesar diarahkan ke KPU sebagai sasaran isu negatif.
Target isu negatif ke KPU sekitar 54 persen. Sementara ke paslon 01 sekitar 32,3 persen persen dan ke paslon 02 sekitar 12,9 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
