Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum, Begini Respons Timnas AMIN
Paslon Pilpres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). Foto: Tangkapan layar.
Jakarta: Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) merespons pernyataan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 untuk penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 itu menilai Ganjar tengah mengkritik pendampingnya sendiri, yakni Mahfud MD.
"Kalau begitu yang bermasalah Mahfud MD dong, Menko Polhukam itu kan membawahi hukum, itu Mahfud MD. Terus apa yang dia kerjakan selama ini?" kata Pelatih Timnas AMIN, Ahmad Ali, melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 November 2023.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem itu bahkan menilai kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum menjadi aneh. Sebab, Ganjar dan PDI Perjuangan memilih Mahfud yang merupakan komandan penegakan hukum di Indonesia menjadi calon wakil presiden (cawapres).
"Kalau benar penanganan hukum timpang, terus kembali pertanyaan saya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam (Mahfud) ngapain saja? Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa kok bersedia dijadikan wakil (cawapres)," ungkap dia.
Ali mempertanyakan dasar Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, tak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.
"Terus pertanyaannya pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh pemerintah, dalam kasus penanganan hukum. Apakah karena kasus Wadas atau hal lain," sebut dia.
Ali melihat kritikan Ganjar terhadap Jokowi dibangun berdasarkan amarah dan kebencian. Kritik tersebut dinilai disampaikan karena kecewa terhadap Jokowi yang tak kunjung memberi dukungan kepada Ganjar-Mahfud.
"Karena merasa bahwa ternyata dukungan yang diharapkan datang dari Pak Jokowi tidak kunjung datang. Terus kemudian membabi buta, kesannya ingin dianggap dizalimi," ujar dia.
Selain itu, Ali menegaskan penegakan hukum di era Jokowi masih di jalur yang benar. Jika ada kekurangan, hal itu dinilai masih dalam batas kewajaran.
"Selama ini saya sebagai partai pemerintah masih melihat ini (penegakan hukum) masih proporsional, penanganan hukumnya itu kalau ada kurang-kurangnya sedikit namanya manusia, ada puas, tidak puas, tapi kita tidak melihat dari sisi mana kemudian Pak Ganjar dirugikan, kita tidak melihat itu," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Kalau begitu yang bermasalah Mahfud MD dong, Menko Polhukam itu kan membawahi hukum, itu Mahfud MD. Terus apa yang dia kerjakan selama ini?" kata Pelatih Timnas AMIN, Ahmad Ali, melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 November 2023.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem itu bahkan menilai kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum menjadi aneh. Sebab, Ganjar dan PDI Perjuangan memilih Mahfud yang merupakan komandan penegakan hukum di Indonesia menjadi calon wakil presiden (cawapres).
"Kalau benar penanganan hukum timpang, terus kembali pertanyaan saya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam (Mahfud) ngapain saja? Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa kok bersedia dijadikan wakil (cawapres)," ungkap dia.
Ali mempertanyakan dasar Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, tak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.
"Terus pertanyaannya pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh pemerintah, dalam kasus penanganan hukum. Apakah karena kasus Wadas atau hal lain," sebut dia.
| Baca juga: Jokowi Didorong Copot Kepala BIN, Ada Apa? |
Ali melihat kritikan Ganjar terhadap Jokowi dibangun berdasarkan amarah dan kebencian. Kritik tersebut dinilai disampaikan karena kecewa terhadap Jokowi yang tak kunjung memberi dukungan kepada Ganjar-Mahfud.
"Karena merasa bahwa ternyata dukungan yang diharapkan datang dari Pak Jokowi tidak kunjung datang. Terus kemudian membabi buta, kesannya ingin dianggap dizalimi," ujar dia.
Selain itu, Ali menegaskan penegakan hukum di era Jokowi masih di jalur yang benar. Jika ada kekurangan, hal itu dinilai masih dalam batas kewajaran.
"Selama ini saya sebagai partai pemerintah masih melihat ini (penegakan hukum) masih proporsional, penanganan hukumnya itu kalau ada kurang-kurangnya sedikit namanya manusia, ada puas, tidak puas, tapi kita tidak melihat dari sisi mana kemudian Pak Ganjar dirugikan, kita tidak melihat itu," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
