KPU Bantul Upayakan Tambahan Honor untuk KPPS
Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho (tengah). Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Bantul: Pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menimbulkan banyak konsekuensi. Salah satunya pekerjaan ekstra bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan PSU dan PSL berkonsekuensi bertambahnya anggaran, pengajuan logistik, dan sumber daya manusia. Namun, pihaknya memastikan PPK hingga KPPS sudah siap. Termasuk tambahan honor dan biaya operasional.
"Kami upayakan honor atau operasional (tambahan) bagi KPPS. Kami masih berupaya," kata Didik di kantor KPU Bantul, Minggu, 21 April 2019 petang.
Didik mengatakan, skema anggaran komisi belum mengakomodasi untuk PSU dan PSL. Rekomendasi yang datang dua hari lalu, komisi baru menyatakan adanya keputusan pelaksanaan PSU dan PSL pada 27 April 2019.
"Skema anggaran belum muncul untuk honor PSU. Supaya aman, logistik dan honor, maka kami ambil titik 27 April," ujar Didik.
Ia juga menyadari keputusan di waktu akhir sesuai ketentuan perundang-undangan itu akan memunculkan risiko. Sebab, 27 April 2019 bukan merupakan hari libur. Sementara, pemilu 17 April 2019 lalu hari libur nasional.
Didik menjanjikan antisipasi agar jumlah pemilih tak menurun saat PSU. Selain partisipasi pemilih, PSU maupun PSL juga memiliki kerawanan lain.
"Kami juga akan antisipasi potensi politik uang dan antisipasi perubahan jumlah surat suara," ujarnya.
Ia berharap komisi dan Bawaslu bisa bekerja sama dalam penyelengaraan serta pengawasan PSU. Meski jumlah pemilih tak begitu besar, integritas dan kejujuran harus tetap dijaga.
Ada sebanyak 3.093 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di PSU dan PSL di Bantul. Dari 13 TPS yang akan menggelar PSU dan PSL, semua terdapat pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Pengawasan intensif perlu dilakukan, khususnya di TPS yang melakukan PSU. Antisipasi kerawanan keamanan di lokasi PSU juga penting. Kami juga koordinasikan dengan polisi dan TNI soal rencana PSU," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan PSU dan PSL berkonsekuensi bertambahnya anggaran, pengajuan logistik, dan sumber daya manusia. Namun, pihaknya memastikan PPK hingga KPPS sudah siap. Termasuk tambahan honor dan biaya operasional.
"Kami upayakan honor atau operasional (tambahan) bagi KPPS. Kami masih berupaya," kata Didik di kantor KPU Bantul, Minggu, 21 April 2019 petang.
Didik mengatakan, skema anggaran komisi belum mengakomodasi untuk PSU dan PSL. Rekomendasi yang datang dua hari lalu, komisi baru menyatakan adanya keputusan pelaksanaan PSU dan PSL pada 27 April 2019.
"Skema anggaran belum muncul untuk honor PSU. Supaya aman, logistik dan honor, maka kami ambil titik 27 April," ujar Didik.
Ia juga menyadari keputusan di waktu akhir sesuai ketentuan perundang-undangan itu akan memunculkan risiko. Sebab, 27 April 2019 bukan merupakan hari libur. Sementara, pemilu 17 April 2019 lalu hari libur nasional.
Didik menjanjikan antisipasi agar jumlah pemilih tak menurun saat PSU. Selain partisipasi pemilih, PSU maupun PSL juga memiliki kerawanan lain.
"Kami juga akan antisipasi potensi politik uang dan antisipasi perubahan jumlah surat suara," ujarnya.
Ia berharap komisi dan Bawaslu bisa bekerja sama dalam penyelengaraan serta pengawasan PSU. Meski jumlah pemilih tak begitu besar, integritas dan kejujuran harus tetap dijaga.
Ada sebanyak 3.093 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di PSU dan PSL di Bantul. Dari 13 TPS yang akan menggelar PSU dan PSL, semua terdapat pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Pengawasan intensif perlu dilakukan, khususnya di TPS yang melakukan PSU. Antisipasi kerawanan keamanan di lokasi PSU juga penting. Kami juga koordinasikan dengan polisi dan TNI soal rencana PSU," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
