Hakim MK Minta Pemohon PHPU Pileg Memahami Aturan
Panel 1 Sidang PHPU Legislatif 2019 di Gedung MK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif memahami aturan beracara di MK. Seluruh berkas dan alat bukti harus diserahkan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Hal itu diungkapkan Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang pendahuluan PHPU Pileg dengan nomor perkara 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Garuda. Saat itu, Arief menagih alat bukti yang akan diserahkan oleh pihak pemohon.
"Tadi ketika ditanya Prof Eny (Hakim MK Eny Nurbaningsih) Saudara mengatakan buktinya sudah ada, yang kita lihat hanya daftar buktinya saja. Bukti fisiknya mana?" tanya Arief kepada pihak pemohon di ruang sidang, Gedung MK, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.
Kuasa hukum Partai Garuda, Saleh Kabakoran, mengatakan baru akan memasukkan alat bukti. Sebab, ada kendala akses dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menuju Jakarta untuk membawa alat bukti. Dia meminta kesempatan kepada hakim untuk memasukkan alat bukti tersebut hari ini.
Arief menegur pihak Partai Garuda. Arief menegaskan alat bukti seharusnya sudah dimasukan dan diverifikasi sebelum disahkan oleh majelis hakim pada sidang pendahuluan. Pemohon tak diperkenankan menyerahkan alat bukti ketika sidang pendahuluan berakhir.
"Kalau Saudara mundur menyerahkanya besok, kapan disahkanya lagi. Kan repot. Tak bisa Anda menyerahkan besok, apalagi Saudara mestinya menyerahkan alat bukti pada waktu menyerahkan permohonan baru sampai sekarang (sebelum sidang pendahuluan berakhir)," tutur Arief
Arief geram dengan ketidaksiapan pemohon. Sikap pemohon yang terlambat memasukkan alat bukti dinilai mempersulit persidangan.
"Karena bukti ini harus diverifikasi dulu baru disahkan. Yang lain sudah ada di sini (alat bukti). Kenapa Anda baru mau menyerahkan sekarang. Kan mempersulit persidangan," ketus Arief.
Arief meminta semua pihak memahami aturan dan tidak menghambat proses persidangan. Pasalnya, sidang PHPU Pileg harus terus berjalan.
"Anda harus tahu persis mekanisme proses yang harus dilaksanakan. Ini kan bukan hanya menangani perkara Anda saja. Jumlahnya ratusan. Sehinga proses itu harus tetap jalan," ujar Arief.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU legislatif hari ini. MK dijadwalkan menggelar sidang untuk 64 perkara.
Sidang pendahuluan PHPU legislatif akan berlangsung 9-12 Juli 2019. Kemudian, sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Sementara itu, pembacaan putusan hasil PHPU legislatif diagendakan pada 6-9 Agustus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
Hal itu diungkapkan Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang pendahuluan PHPU Pileg dengan nomor perkara 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Garuda. Saat itu, Arief menagih alat bukti yang akan diserahkan oleh pihak pemohon.
"Tadi ketika ditanya Prof Eny (Hakim MK Eny Nurbaningsih) Saudara mengatakan buktinya sudah ada, yang kita lihat hanya daftar buktinya saja. Bukti fisiknya mana?" tanya Arief kepada pihak pemohon di ruang sidang, Gedung MK, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.
Kuasa hukum Partai Garuda, Saleh Kabakoran, mengatakan baru akan memasukkan alat bukti. Sebab, ada kendala akses dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menuju Jakarta untuk membawa alat bukti. Dia meminta kesempatan kepada hakim untuk memasukkan alat bukti tersebut hari ini.
Arief menegur pihak Partai Garuda. Arief menegaskan alat bukti seharusnya sudah dimasukan dan diverifikasi sebelum disahkan oleh majelis hakim pada sidang pendahuluan. Pemohon tak diperkenankan menyerahkan alat bukti ketika sidang pendahuluan berakhir.
"Kalau Saudara mundur menyerahkanya besok, kapan disahkanya lagi. Kan repot. Tak bisa Anda menyerahkan besok, apalagi Saudara mestinya menyerahkan alat bukti pada waktu menyerahkan permohonan baru sampai sekarang (sebelum sidang pendahuluan berakhir)," tutur Arief
Arief geram dengan ketidaksiapan pemohon. Sikap pemohon yang terlambat memasukkan alat bukti dinilai mempersulit persidangan.
"Karena bukti ini harus diverifikasi dulu baru disahkan. Yang lain sudah ada di sini (alat bukti). Kenapa Anda baru mau menyerahkan sekarang. Kan mempersulit persidangan," ketus Arief.
Arief meminta semua pihak memahami aturan dan tidak menghambat proses persidangan. Pasalnya, sidang PHPU Pileg harus terus berjalan.
"Anda harus tahu persis mekanisme proses yang harus dilaksanakan. Ini kan bukan hanya menangani perkara Anda saja. Jumlahnya ratusan. Sehinga proses itu harus tetap jalan," ujar Arief.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU legislatif hari ini. MK dijadwalkan menggelar sidang untuk 64 perkara.
Sidang pendahuluan PHPU legislatif akan berlangsung 9-12 Juli 2019. Kemudian, sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Sementara itu, pembacaan putusan hasil PHPU legislatif diagendakan pada 6-9 Agustus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
