Pengamat Mempertanyakan Kemajuan Daerah yang Dipimpin Kepala Daerah Hasil Politik Dinasti
Ray Rangkuti dalam Program Metro TV Suara Reboan dengan tema Otak-atik Konstitusi demi Dinasti yang tayang, Rabu, 6 September 2023.
Jakarta: Sejumlah daerah di Indonesia marak dihiasi dengan praktik politik dinasi. Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang memiliki hubungan darah atau keluarga dengan pejabat sebelumnya atau di tingkat yang lebih tinggi.
Pengamat Politik Ray Rangkuti mengajak publik untuk menyoroti daerah yang dipimpin produk dinasti politik. Apakah daerah tersebut berkembang sesuai harapan atau tidak.
"Di daerah nepotisme kuat, daerahnya maju apa enggak? Pada akhirnya nepotisme bukan untuk kepentingan publik. Nepotisme kepentingan mereka sendiri. Kepentingan keluarga," kata Ray Rangkuti dalam Program Metro TV Suara Reboan dengan tema Otak-atik Konstitusi demi Dinasti yang tayang, Rabu, 6 September 2023.
Baca juga: Polusi Udara Penyebab Kematian Tertinggi ke-5 di Indonesia
Ray mencontohkan praktik politik dinasti ini mulai menjamur pada Pilkada 2020 lalu. Sejatinya terdapat pasal yang mengatur larangan terjadinya politik dinasti, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Ray menyadari bahwa para kepala daerah tidak serta-merta dipilih pejabat tertentu. Akan tetapi dipilih rakyat melalui pemilihan langsung. Namun praktik tersebut tetap dinilai sebagai politik dinasti.
"Keluarga ini kepentingannya untuk mengamankan modal. Lalu dilegitimasi dengan prosedur demokrasi," ujarnya.
Selain itu, praktik politik dinasti juga marak terjadi dalam Pemilu 2024. Dari temuan Formappi, banyak caleg yang berasal dari satu keluarga.
Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa hal ini merupakan dilema bagi negara seperti Indonesia. Hak memilih dan dipilih dimiliki setiap individu.
Akan tetapi, jika tetap demikian, seharusnya ada jaminan bahwa seseorang tersebut memiliki kapasitas dalam berpolitik. Minimal sekian tahun menjadi kader partai politik tertentu.
"Kecenderungannya kalau dinasti itu mereka akan menang dengan mempergunakan kekuasaan dan uangnya. Pemilih kita sering kali 'dimanja' dengan dikasih amplop. Pastinya yang sedang menjabat, uangnya tidak terbatas. Jadi gampang bagi-bagi," tegas Bivitri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
Pengamat Politik Ray Rangkuti mengajak publik untuk menyoroti daerah yang dipimpin produk dinasti politik. Apakah daerah tersebut berkembang sesuai harapan atau tidak.
"Di daerah nepotisme kuat, daerahnya maju apa enggak? Pada akhirnya nepotisme bukan untuk kepentingan publik. Nepotisme kepentingan mereka sendiri. Kepentingan keluarga," kata Ray Rangkuti dalam Program Metro TV Suara Reboan dengan tema Otak-atik Konstitusi demi Dinasti yang tayang, Rabu, 6 September 2023.
Baca juga: Polusi Udara Penyebab Kematian Tertinggi ke-5 di Indonesia
Ray mencontohkan praktik politik dinasti ini mulai menjamur pada Pilkada 2020 lalu. Sejatinya terdapat pasal yang mengatur larangan terjadinya politik dinasti, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Ray menyadari bahwa para kepala daerah tidak serta-merta dipilih pejabat tertentu. Akan tetapi dipilih rakyat melalui pemilihan langsung. Namun praktik tersebut tetap dinilai sebagai politik dinasti.
"Keluarga ini kepentingannya untuk mengamankan modal. Lalu dilegitimasi dengan prosedur demokrasi," ujarnya.
Selain itu, praktik politik dinasti juga marak terjadi dalam Pemilu 2024. Dari temuan Formappi, banyak caleg yang berasal dari satu keluarga.
Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa hal ini merupakan dilema bagi negara seperti Indonesia. Hak memilih dan dipilih dimiliki setiap individu.
Akan tetapi, jika tetap demikian, seharusnya ada jaminan bahwa seseorang tersebut memiliki kapasitas dalam berpolitik. Minimal sekian tahun menjadi kader partai politik tertentu.
"Kecenderungannya kalau dinasti itu mereka akan menang dengan mempergunakan kekuasaan dan uangnya. Pemilih kita sering kali 'dimanja' dengan dikasih amplop. Pastinya yang sedang menjabat, uangnya tidak terbatas. Jadi gampang bagi-bagi," tegas Bivitri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
