Jakarta: Isu reklamasi masih ditanyakan ke
Anies Baswedan meski sudah bukan lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies menegaskan dirinya melarang reklamasi saat jadi gubernur DKI Jakarta karena khawatir banjir rob.
Hal ini disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan Guru Besar Universitas Indonesia Rhenald Kasali.
"Saya bukan antireklamasi. Tapi saya tidak menyetujui Teluk Jakarta dipanjangkan pantainya, lewat reklamasi," kata Anies dalam YouTube Rhenald Kasali dan dikutip Kamis, 3 Agustus 2023.
Baca juga:
Ungkap Perjanjian Bisnis Skala Besar Diteken di Singapura bukan Jakarta, Anies Baswedan: Ini PR Besar
Anies menjelaskan setidaknya terdapat 13 sungai besar yang alirannya mengalir ke laut sekitar Teluk Jakarta yang dijadikan reklamasi. Anies khawatir jika reklamasi dilakukan maka akan terjadi backwater atau air yang seharusnya ke laut lepas kembali lagi ke daratan.
"Di Teluk Jakarta ini muara 13 sungai. 13 sungai itu ketemu dengan garis pantai. Bila pantainya itu dimundurkan 3 kilometer (dengan reklamasi), maka air itu akan backwater. Yang seharusnya sudah ketemu lepas pantai, dia ketemu daratan (yang) bertambah (lewat reklamasi). Terus dipompa dan malah balik mundur. Itu secara environmental berbahaya," tegas Anies.
Anies membantah dirinya mengingkari janji selama menjabat sebagai gubernur. Ia menjelaskan tidak ada penambahan reklamasi selama menjabat.
"Yang sudah jadi tanahnya (reklamasi), itu ada perjanjian. Yang berhak membangun dengan Pemprov DKI Jakarta yang ditandatangani gubernur sebelumnya. Perjanjian itu di atas UU dan harus dihormati. Bila yang saya kerjakan adalah melakukan pembatalan karena saya tidak setuju, sehingga tanahnya tidak bisa dimanfaatkan, saya akan menciptakan ketidakpastian hukum. Dunia usaha tidak akan percaya lagi kepada pemerintah," tegas Anies.
Anies merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang akan berlaga di Pemilihan Presiden 2024. Sebanyak tiga partai sudah berkomitmen mencalonkan Anies di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((DHI))