"Kalau kita bicara tentang kepastian hukum maka PR kita masih besar di situ. Di dunia usaha misalnya, perjanjian-perjanjian investasi yang skalanya besar atau perjanjian perdagangan yang skalanya besar, sering sekali tidak menggunakan Jakarta sebagai lokasi penandatanganannya," kata Anies sebagaimana dikutip dari YouTube Anies Baswedan, Kamis, 3 Agustus 2023.
Pemilihan lokasi ini menjadi tanda yang sangat jelas bahwa kepastian hukum di Indonesia masih amburadul. Para pebisnis sengaja memilih negara asing untuk membuat perjanjian dengan Indonesia karena dianggap lebih memiliki kepastian secara hukum.
Baca juga: Label Anies Identik dengan Kelompok Islam Kanan Dinilai hanya Framing
"Tanda tangannya di mana? Banyak yang dilakukan tanda tangannya di Singapura. Ketika ditandatangani Singapura itu artinya dia menggunakan sistem hukum Singapura bila ditemukan ada masalah. Mengapa mereka tidak mau tanda tangan di sini? Ini PR besar buat kita," ujar Anies.
Anies berharap kepastian hukum harus segera dihadirkan di Indonesia. Tidak hanya soal investasi tapi juga kepastian hukum terkait kebebesan berekspresi.
"Kepastian hukum itu bukan hanya usaha tapi kebebasan berekspresi. Bagaimana kita sebagai warga negara mengungkapkan fakta dan tidak dikriminalisasi bila mengungkapkan fakta atas kenyataan yang ada di masyarakat," ujarnya.
Anies merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sebanyak tiga partai sudah berkomitmen mencalonkan Anies di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News