Panglima: Belum Ada Fakta TNI Tak Netral
Jenderal Agus Subiyanto dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara. Foto: Tangkapan layar.
Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjawab soal netralitas angkatan bersenjata di Pemilu 2024. Dia menyampaikan belum ada temuan oknum prajurit yang tak netral hingga saat ini.
"Kan belum belum ada fakta, kan ini hanya (kekhawatiran)" kata Agus usai dilantik jadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 November 2023.
Eks Kepala Staf Angakatan Darat itu meminta masyarakat ikut memantau netralitas TNI selama Pemilu 2024. Apalagi, TNI sudah membentuk posko pengaduan.
"Makanya kita membuat posko-posko agar supaya tidak terjadi yang selalu ditanyakan insan media ke saya," ungkap dia.
Agus menyebut sudah menginstruksikan pada jajaran soal netralitas TNI. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengamanatkan prajurit tidak boleh berpolitik praktis.
Netralitas prajurit TNI juga diatur dalam beleid lain. Salah satunya, UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
"Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," ungkap dia.
Agus menambahkan TNI bersama Polri, masyarakat, serta penyelenggara pemilu di daerah telah melakukan deklarasi agar pemilu 2024 berjalan damai.
"Deklarasi damai tersebut itu kita melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya TNI/Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ada di wilayah kemudian juga tokoh agama," sebut suksesor Yudo Margono itu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Kan belum belum ada fakta, kan ini hanya (kekhawatiran)" kata Agus usai dilantik jadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 November 2023.
Eks Kepala Staf Angakatan Darat itu meminta masyarakat ikut memantau netralitas TNI selama Pemilu 2024. Apalagi, TNI sudah membentuk posko pengaduan.
"Makanya kita membuat posko-posko agar supaya tidak terjadi yang selalu ditanyakan insan media ke saya," ungkap dia.
| Baca juga: Tak Ingin Indonesia Disebut Wakanda dan Konoha, Anies Ingin Rombak Aturan Ini |
Agus menyebut sudah menginstruksikan pada jajaran soal netralitas TNI. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengamanatkan prajurit tidak boleh berpolitik praktis.
Netralitas prajurit TNI juga diatur dalam beleid lain. Salah satunya, UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
"Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," ungkap dia.
Agus menambahkan TNI bersama Polri, masyarakat, serta penyelenggara pemilu di daerah telah melakukan deklarasi agar pemilu 2024 berjalan damai.
"Deklarasi damai tersebut itu kita melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya TNI/Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ada di wilayah kemudian juga tokoh agama," sebut suksesor Yudo Margono itu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
