KPU Diganti Istilah Jadi Keluarga Pemilihan Umum, Ini Penyebabnya
Aksi Koalisi Pemilu Bersih di Kantor KPU, Jakarta Pusat. Foto: MI/Tri Subarkah.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilabeli menjadi Keluarga Pemilihan Umum. Musababnya, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar etik lantaran meloloskan Gibran Rakabuming Raka jadi calon wakil presiden (cawapres).
Pelabelan ini dilakukan dalam aksi Koalisi Pemilu Bersih di depan Kantor KPU, Jakarta Pusat. Koalisi menambahkan label 'keluarga' di bawah tulisan Komisi pada pagar KPU.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen menilai putusan DKPP kepada Hasyim dan anggota KPU lainnya menguatkan pelanggaran etik atas pencalonan Gibran sebagai cawapres.
Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga menjatuhkan sanksi etik berat kepada Anwar Usman yang saat itu menjabat Ketua MK. Anwar dinilai melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan batas usia capres-cawapres. Putusan ini memberikan karpet merah buat Gibran jadi cawapres.
"Harapan kami seharusnya Anwar Usman dan Hasyim Asy'ari dicabut dari jabatannya" ucap Pedro di depan Kantor KPU, Rabu, 7 Februari 2024.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan putusan pelanggaran etik dari DKPP untuk pimpinan KPU menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melanggengkan nepotisme dan politik dinasti yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Oleh karena itu kami meminta DKPP untuk memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang sudah sudah tiga kali melakukan pelanggaran etik," ucap Egi.
DKPP pernah menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim atas pelanggaran etik terkait hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni atau 'Wanita Emas' pada awal April 2023.
Sanksi peringatan keras terakhir juga pernah diperoleh Hasyim dari DKPP pada Oktober 2023 terkait penghitungan pembulatan ke bawah pecahan desimal penghitungan kuota caleg perempuan. Saat itu, Hasyim mengaku menerima sanksi tersebut.
"Sebagai teradu, saya menerima. Peringatan supaya saya tidak mengulangi lagi," kata Hasyim.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Pelabelan ini dilakukan dalam aksi Koalisi Pemilu Bersih di depan Kantor KPU, Jakarta Pusat. Koalisi menambahkan label 'keluarga' di bawah tulisan Komisi pada pagar KPU.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen menilai putusan DKPP kepada Hasyim dan anggota KPU lainnya menguatkan pelanggaran etik atas pencalonan Gibran sebagai cawapres.
Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga menjatuhkan sanksi etik berat kepada Anwar Usman yang saat itu menjabat Ketua MK. Anwar dinilai melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan batas usia capres-cawapres. Putusan ini memberikan karpet merah buat Gibran jadi cawapres.
"Harapan kami seharusnya Anwar Usman dan Hasyim Asy'ari dicabut dari jabatannya" ucap Pedro di depan Kantor KPU, Rabu, 7 Februari 2024.
| Baca juga: Ketua KPU Langgar Kode Etik, Saatnya Publik Beraksi Videokan Kejanggalan |
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan putusan pelanggaran etik dari DKPP untuk pimpinan KPU menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melanggengkan nepotisme dan politik dinasti yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Oleh karena itu kami meminta DKPP untuk memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang sudah sudah tiga kali melakukan pelanggaran etik," ucap Egi.
DKPP pernah menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim atas pelanggaran etik terkait hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni atau 'Wanita Emas' pada awal April 2023.
Sanksi peringatan keras terakhir juga pernah diperoleh Hasyim dari DKPP pada Oktober 2023 terkait penghitungan pembulatan ke bawah pecahan desimal penghitungan kuota caleg perempuan. Saat itu, Hasyim mengaku menerima sanksi tersebut.
"Sebagai teradu, saya menerima. Peringatan supaya saya tidak mengulangi lagi," kata Hasyim.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
