Jakarta: Pemanggilan sejumlah kepala desa oleh kepolisian di beberapa daerah disoroti. Dikhawatirkan, ada unsur politik dibalik pemanggilan dengan alasan dimintai keterangan atas laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2019-2022.

"Pemanggilan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk intimidasi terselubung," kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 3 Desember 2023.

Dugaan unsur politik pemanggilan tersebut tak lepas dari dinamika yang berkembang. Selain berlangsung di tengah tahapan Pemilu 2024, belakangan marak berkembang isu pengerahan kepala desa terkait kontestasi Pilpres 2024.

"Pemanggilan kepala desa ini justru rawan untuk dipergunakan sebagai sarana untuk menekan kepala desa. Ditambah lagi, belakangan ini ada indikasi kuat kontestan Pemilu yang berupaya memobilisasi dukungan para kepala desa untuk kepentingan pemenangan politik pemilu," kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani.
 

Baca juga: Viral, Surat Instruksi untuk Para Kades di Karanganyar Menghadap ke Ditreskrimsus Polda Jateng

Hal senada disampaikan Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Pemanggilan kepala desa oleh pihak kepolisian menjadi sorotan.

"Koalisi Masyarakat Sipil memandang, pemanggilan terhadap sejumlah kepala desa di tahun Pemilu ini telah menimbulkan kontroversi dan perhatian masyarakat," ungkap Gufron.

Berdasarkan catatan koalisi masyarakat sipil kawal pemilu, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah juga melakukan pemanggilan terhadap 176 Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar. Pemanggilan dilakukan secara bertahap pada 27-29 November 2023.

Dari keterangan Polda Jawa Tengah, alasan pemanggilan tersebut terkait adanya laporan dugaan pemotongan dana aspirasi desa yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah di tiga daerah periode 2020 sampai 2022. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))