Jakarta: Sebanyak 914 laporan soal pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterima Jaga Pemilu. Mirisnya, pelaku terbanyak ialah penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"55 persen pelaku pelanggaran adalah penyelenggara pemilu," kata Ketua Tim Pemantau Jaga Pemilu Luky Djani dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Maret 2024.

Luky mengatakan pelanggaran itu berupa kurang kompetensi dan kurang terampilnya penyelenggara pemilu. Khususnya dalam menjalankan pemungutan dan penghitungan suara.

"Ada juga pelanggaran dengan tipe kesengajaan dan manipulasi," papar dia.

Luku menjelaskan salah satu temuannya, yakni pelanggaran prosedural oleh penyelenggara pemilu saat pemungutan suara 14 Februari 2024. Dalam satu hari, pelanggarannya mencapai lebih dari 100 laporan.

"Ada 110 laporan pelanggaran prosedural yang dilakukan penyelenggara pemilu di hari pemungutan suara," tutur dia.
 

Baca: KPU Terbukti Biarkan Selisih Perolehan Suara Partai Golkar

Luky menyebut pelanggar terbanyak kedua, yakni calon legislatif dengan 16 persen. Kemudian aparat negara yang melakukan pelanggaran mencapai 10 persen.

"Berikutnya kepala daerah lima persen dan lima persen lainnya dilakukan pasangan calon 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) atau tim suksesnya," ujar dia.

Pengumpulan data Jaga Pemilu dilakukan periode 29 Agustus 2023 hingga 16 Maret 2024. Laporan diterima dengan cara menerjunkan 1.984 relawan yang bertugas di 1.127 tempat pemungutan suara (TPS).

Jaga Pemilu juga menerima laporan dari masyarakat melalui laman jagapemilu.com. Seluruh laporan diverifikasi dengan pemberitaan di media massa dan media sosial.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))