Jakarta: Sejumlah langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Terutama, saat Presiden menjalankan pemerintahan di periode kedua. Diawali dengan menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

"Padahal Jokowi telah berjanji akan menuntaskan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diketahui melibatkan Prabowo Subianto," kata aktivis 98 Prijo Wasono dalam diskusi daring bertajuk 'Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang?' yang dikutip Selasa, 6 Februari 2024.

Menurut Prijo, aktivis 98 yang masih memegang idealisme gerakan tak mungkin bisa melihat Prabowo sebagai sosok bersih. Sebab, Prabowo jelas terlibat dalam kasus penculikan aktivis 98, seperti Wiji Thukul yang tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini.
 

Baca: Gejolak Sosial Politik Makin Parah, Jokowi Diminta Hentikan Cawe-Cawe

“Wiji Thukul sampai sekarang tidak diketahui dimana, Surya juga tidak diketahui ada dimana, ada satu lagi ditemukan meninggal di Magetan itu hilang,” tutur Prijo.

Jokowi, lanjut Prijo, sempat berjanji akan menuntaskan persoalan HAM dan mencari tahu keberadaan Wiji Thukul. Namun, di akhir periode kedua Jokowi bersikap sebaliknya dan malah berkoalisi dengan pelaku penculikan.

Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna menilai demokrasi Indonesia di ambang kehancuran. Ada sekelompok orang yang berupaya menekan kekuatan rakyat agar tidak mengambil peranan di Pemilu 2024.

“Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rasanya itu jauh dari semangat penguasa saat ini,” ujarnya.

Melalui diskusi bersama kelompok pemuda dan mahasiswa, Sutisna ingin mendorong agar ikhtiar menjaga demokrasi terus dilakukan. Baginya, akal sehat dan idealisme harus terus dipertahankan agar kemajuan Indonesia tidak terhambat oleh praktik KKN, yang mulai terlihat di negeri ini.

“Kita akan terus berdiskusi mengkritisi yang salah dari perjalanan demokrasi kita,” pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))