Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tudingan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pemilihan umum. Ia menantang pembuktian tudingan itu.

"Itu secara fakta dan kenyataan di lapangan bisa dicek. Sama sekali tidak ada mobilisasi," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.

Menurutnya, PNS punya hak memilih meski tak boleh menunjukkan keberpihakan di muka umum. Kementerian Dalam Negeri juga tak memaksa para PNS memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Ia juga tak memerintahkan para kepala daerah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan tertentu. Deklarasi tersebut merupakan inisiatif masing-masing kepala daerah. Tjahjo pun menghargai pilihan mereka dan tak mau campur tangan.

"Tidak pernah ada instruksi atau arahan dari pusat," ujar dia.

Tjahjo hanya meminta kepala daerah tak melanggar aturan tentang pemilu. Deklarasi harus dilakukan di luar kewajiban sebagai kepala daerah.

Mereka, kata Tjahjo, harus mengambil cuti atau menggelar deklarasi di hari libur. Hal itu sesuai keputusan Komisi Pemiliham Umum (KPU) sebagai penyelenggara. 

"Saya sebagai Mendagri menjamin bahwa kepala daerah mengikuti aturan main sebagaimana ketentuan UU yang ada," beber dia.

Pemerintah tak akan menyalahi kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Fungsi pemerintah adalah membantu sebagaimana permintaan KPU. Misalnya seperti Dukcapil maupun perbantuan daerah," tegas dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DRI))