Kursi Kabinet untuk Demokrat di Tangan Jokowi
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan petinggi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate mengatakan tak menutup kemungkinan pertemuan Komandan Komando Satuan Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo upaya Demokrat meminta jatah kursi di kabinet. Keputusan itu sepenuhnya di tangan Presiden Joko Widodo.
"Kalau yang terkait dengan kabinet itu domain presiden. Bahwa Pak Presiden terpilih itu nanti mendiskusikan dengan koalisinya saya kira iya, keputusan ada di presiden," kata Johny dalam acara Prime Talk Metro TV, Kamis 6 Juni 2019.
Demokrat tak salah merayu Jokowi untuk jatah kursi di kabinet. Namun, untuk koalisi di parlemen, perlu pendekatan dengan partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf. Kata Johnny, semua keputusan ada tangan partai yang sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf.
"Tapi diluar kabinet itu kewenangan partai politik. Itu Domain dengan partai dan fraksinya itu selalu cair, politik Indonesia selalu cair," ujar Johny.
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu dinilai sinyal merapatnya Demokrat ke koalisi pemerintah. Namun, Demokrat membantah.
"Biarkan politik di jalurnya dan biarkan pula silaturahmi keagamaan dan kemanusiaan di jalannya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan ketika dihubungi wartawan, Kamis, 6 Juni 2019.
Hinca meminta semua pihak untuk berhenti mengaitkan kegiatan silaturahmi dengan komunikasi politik. Dia menilai silaturahmi adalah nilai-nilai kemanusiaan dan tata krama yang lekat dengan masyarakat Indonesia.
Menurut dia, silaturahmi ketiganya hal wajar dan baik di momen Idulfitri. Dia juga mengatakan silaturahmi itu sudah diketahui dan diizinkan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Kalau yang terkait dengan kabinet itu domain presiden. Bahwa Pak Presiden terpilih itu nanti mendiskusikan dengan koalisinya saya kira iya, keputusan ada di presiden," kata Johny dalam acara Prime Talk Metro TV, Kamis 6 Juni 2019.
Demokrat tak salah merayu Jokowi untuk jatah kursi di kabinet. Namun, untuk koalisi di parlemen, perlu pendekatan dengan partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf. Kata Johnny, semua keputusan ada tangan partai yang sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf.
"Tapi diluar kabinet itu kewenangan partai politik. Itu Domain dengan partai dan fraksinya itu selalu cair, politik Indonesia selalu cair," ujar Johny.
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu dinilai sinyal merapatnya Demokrat ke koalisi pemerintah. Namun, Demokrat membantah.
"Biarkan politik di jalurnya dan biarkan pula silaturahmi keagamaan dan kemanusiaan di jalannya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan ketika dihubungi wartawan, Kamis, 6 Juni 2019.
Hinca meminta semua pihak untuk berhenti mengaitkan kegiatan silaturahmi dengan komunikasi politik. Dia menilai silaturahmi adalah nilai-nilai kemanusiaan dan tata krama yang lekat dengan masyarakat Indonesia.
Menurut dia, silaturahmi ketiganya hal wajar dan baik di momen Idulfitri. Dia juga mengatakan silaturahmi itu sudah diketahui dan diizinkan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
