KPU Minta Masyarakat Aktif Pantau Rekam Jejak Caleg
Komisioner KPU Ilham Saputra - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah merilis 49 nama calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. KPU meminta masyarakat mencermati daftar tersebut.
Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan rencananya, daftar caleg eks koruptor itu akan dipublikasikan melalui website resmi KPU.
"Di aturan kita juga diatur diumumkan di web (KPU RI) dan di web KPU provinsi, kabupaten/kota," kata Ilham di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Februari 2019.
Meski begitu, Ilham menegaskan publikasi daftar caleg eks napi koruptor ini sekedar informasi ke masyarakat, bukan imbauan untuk tidak memilih yang bersangkutan. Penilaian apakah caleg mantan koruptor berhak dipilih atau tidak dikembalikan ke masyarakat.
Baca: KPU Siap Umumkan Daftar Tambahan Caleg Eks Koruptor
Sejauh ini, lanjut Ilham, KPU juga belum memiliki rencana untuk memasang pengumuman caleg eks koruptor di TPS. Namun, Ilham tetap meminta masyarakat mencermati rekam jejak caleg sebelum menentukan pilihan pada 17 April 2019 mendatang.
"Kita mengharapkan peran aktif masyarakat untuk kemudian membaca track record calon-calonnya," tandasnya.
Total ada 49 mantan napi korupsi nyaleg, 40 di antaranya merupakan caleg DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sembilan lainnya merupakan caleg DPD.
Dari data yang dikeluarkan KPU, hanya empat partai politik yang bebas dari caleg koruptor, yakni NasDem, PKB, PPP, dan PSI. Sementara, Golkar dan Gerindra menjadi partai politik yang paling banyak membolehkan eks napi korupsi nyaleg. Golkar punya delapan caleg, sementara Gerindra enam caleg eks koruptor.
Namun KPU masih membuka peluang angka itu bertambah. Sejauh ini KPU masih mendata kembali jumlah caleg eks napi koruptor ke KPU di daerah-daerah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan rencananya, daftar caleg eks koruptor itu akan dipublikasikan melalui website resmi KPU.
"Di aturan kita juga diatur diumumkan di web (KPU RI) dan di web KPU provinsi, kabupaten/kota," kata Ilham di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Februari 2019.
Meski begitu, Ilham menegaskan publikasi daftar caleg eks napi koruptor ini sekedar informasi ke masyarakat, bukan imbauan untuk tidak memilih yang bersangkutan. Penilaian apakah caleg mantan koruptor berhak dipilih atau tidak dikembalikan ke masyarakat.
Baca: KPU Siap Umumkan Daftar Tambahan Caleg Eks Koruptor
Sejauh ini, lanjut Ilham, KPU juga belum memiliki rencana untuk memasang pengumuman caleg eks koruptor di TPS. Namun, Ilham tetap meminta masyarakat mencermati rekam jejak caleg sebelum menentukan pilihan pada 17 April 2019 mendatang.
"Kita mengharapkan peran aktif masyarakat untuk kemudian membaca track record calon-calonnya," tandasnya.
Total ada 49 mantan napi korupsi nyaleg, 40 di antaranya merupakan caleg DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sembilan lainnya merupakan caleg DPD.
Dari data yang dikeluarkan KPU, hanya empat partai politik yang bebas dari caleg koruptor, yakni NasDem, PKB, PPP, dan PSI. Sementara, Golkar dan Gerindra menjadi partai politik yang paling banyak membolehkan eks napi korupsi nyaleg. Golkar punya delapan caleg, sementara Gerindra enam caleg eks koruptor.
Namun KPU masih membuka peluang angka itu bertambah. Sejauh ini KPU masih mendata kembali jumlah caleg eks napi koruptor ke KPU di daerah-daerah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
