Wapres Minta DPR Kaji Ulang Pemilu Serentak
Wapres Jusuf Kalla. Foto: Medcom.id/ Dheri Agriesta
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR segera mengkaji ulang pelaksanaan pemilu serentak. Sebab hingga Senin, 22 April 2019, tercatat sebanyak 91 petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia.
"DPR harus memutuskan. Kan hampir 100 orang, apa itu diteruskan lagi supaya lima tahun lagi ada yang meninggal ratusan orang karena keletihan, karena capek, karena menghitung lama. Ini harus sesuai, proporsional lah," ujar JK saat ditemui di kantor PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, 23 April 2019.
Menurutnya, DPR bisa meninjau kembali pelaksanaan pemilu serentak yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski, hal tersebut merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"MK juga harus melihat kenyataan. Polisi meninggal, (petugas) KPPS berapa yang meninggal, semoga dirahmati Allah atas segala jasa-jasanya," ungkap JK seraya berdoa.
JK bilang, permintaannya kepada DPR agar segera meninjau kembali pelaksanaan pemilu supaya tak ada lagi petugas, pengawas, dan aparat yang meninggal kelelahan saat menjalankan tugas pemilu. "Apa itu mau dibiarkan?" ketusnya.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin, 22 April 2019, tercatat sebanyak 91 petugas KPPS yang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 374 petugas penyelenggara pemilu sakit.
Jumlah korban meninggal dan sakit tersebar di 19 provinsi. Sebagian besar sakit karena kelelahan. Terbanyak ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan 130 kasus, disusul Sulawesi Tengah dengan 85 kasus, dan Jawa Tengah sebanyak 58 kasus.
Terkait santunan kepada para petugas yang meninggal dan sakit, JK memastikan KPU akan memperjuangkan. "KPU tentu memperjuangkan. Insyaallah, pemerintah pasti lewat anggaran di KPU," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
"DPR harus memutuskan. Kan hampir 100 orang, apa itu diteruskan lagi supaya lima tahun lagi ada yang meninggal ratusan orang karena keletihan, karena capek, karena menghitung lama. Ini harus sesuai, proporsional lah," ujar JK saat ditemui di kantor PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, 23 April 2019.
Menurutnya, DPR bisa meninjau kembali pelaksanaan pemilu serentak yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski, hal tersebut merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"MK juga harus melihat kenyataan. Polisi meninggal, (petugas) KPPS berapa yang meninggal, semoga dirahmati Allah atas segala jasa-jasanya," ungkap JK seraya berdoa.
JK bilang, permintaannya kepada DPR agar segera meninjau kembali pelaksanaan pemilu supaya tak ada lagi petugas, pengawas, dan aparat yang meninggal kelelahan saat menjalankan tugas pemilu. "Apa itu mau dibiarkan?" ketusnya.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin, 22 April 2019, tercatat sebanyak 91 petugas KPPS yang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 374 petugas penyelenggara pemilu sakit.
Jumlah korban meninggal dan sakit tersebar di 19 provinsi. Sebagian besar sakit karena kelelahan. Terbanyak ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan 130 kasus, disusul Sulawesi Tengah dengan 85 kasus, dan Jawa Tengah sebanyak 58 kasus.
Terkait santunan kepada para petugas yang meninggal dan sakit, JK memastikan KPU akan memperjuangkan. "KPU tentu memperjuangkan. Insyaallah, pemerintah pasti lewat anggaran di KPU," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
BERITA TERKAIT
